Muhammad Abdullah Azzam
04 Februari 2021•Update: 04 Februari 2021
Elena Teslova, Beyza Binnur Donmez
MOSKOW
Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan bahwa perpanjangan Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis (New START) telah berlaku mulai Rabu ini.
Dalam sebuah pernyataan, kementerian Rusia itu mengatakan perjanjian tersebut akan tetap berlaku "persis seperti yang telah ditandatangani, tanpa amandemen atau tambahan apa pun" selama lima tahun, hingga 5 Februari 2026.
"Percakapan telepon antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Joe Biden pada 26 Januari 2021 menjadi kunci untuk melanjutkan perjanjian ini," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.
Mereka menyebut Rusia dan AS sebagai "negara nuklir terbesar di dunia" yang memikul "tanggung jawab khusus", dan mengatakan "keputusan yang diambil itu penting karena menjamin tingkat prediktabilitas dan transparansi yang diperlukan di bidang ini, dengan tetap menjaga keseimbangan kepentingan".
Kemlu Rusia menekankan bahwa "langkah-langkah signifikan" akan diperlukan untuk mengembalikan dialog bilateral Rusia-AS tentang pengendalian senjata kembali ke "jalur yang lebih stabil, mencapai hasil substansial baru" yang akan memperkuat stabilitas strategis global.
"Rusia siap untuk melakukan tugasnya. Kami mendesak AS untuk menerapkan pendekatan yang bertanggung jawab serupa dan untuk menanggapi inisiatif kami dengan cara yang konstruktif," tutur otoritas Rusia.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dalam sebuah pernyataan, perpanjangan New START memungkinkan Washington untuk "memantau kepatuhan Rusia dengan perjanjian itu dan memberi kami wawasan yang lebih luas tentang postur nuklir Rusia, termasuk melalui pertukaran data dan inspeksi di tempat yang memungkinkan para pengawas AS untuk melihat pasukan dan fasilitas nuklir Rusia."
Menggarisbawahi bahwa "persaingan nuklir yang tidak dibatasi akan membahayakan kita semua," Blinken mengatakan keputusan perpanjangan itu akan membuat dunia "lebih aman".
Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis pertama, START I, ditandatangani pada 1991 antara AS dan Uni Soviet, berlaku pada tahun 1994.
Pada 2010, mantan Presiden AS Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, menandatangani perjanjian selanjutnya, yang disebut New START, yang menetapkan batas tidak lebih dari 1.550 hulu ledak yang dikerahkan dan 700 rudal, termasuk inspeksi untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kesepakatan tersebut.
