Rusia balas usir 10 diplomat AS

MOSKOW

Rusia pada Rabu mengumumkan bahwa mereka mengusir 10 diplomat Amerika Serikat (AS).

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan memo diplomatik dengan daftar diplomat yang dinyatakan sebagai persona non grata telah diserahkan kepada wakil kepala Kedutaan Besar AS di Moskow.

Para diplomat sekarang memiliki waktu satu bulan untuk meninggalkan Rusia hingga akhir 21 Mei 2021, kata kementerian Rusia itu.

"Langkah ini merupakan 'cermin' tanggapan atas tindakan permusuhan pihak Amerika terhadap sejumlah pegawai Kedutaan Besar Rusia di Washington dan Konsulat Jenderal Rusia di New York, yang tanpa alasan menyatakan 'persona non grata'," tambah pernyataan Kemlu Rusia.

Kementerian tersebut berjanji untuk mengumumkan lebih lanjut terkait langkah-langkah balasan terhadap gelombang terakhir sanksi ilegal AS terhadap Rusia.

Pada 15 April, Washington mengumumkan sanksi baru terhadap Moskow - dua hari setelah pejabat AS menyarankan agar para pemimpin kedua negara dapat mengadakan pertemuan.

Dengan rezim sanksi baru, Departemen Keuangan melarang lembaga keuangan Amerika berpartisipasi di pasar utama untuk obligasi dalam mata uang rubel atau non-rubel yang diterbitkan setelah 14 Juni oleh Bank Sentral Federasi Rusia, Dana Kekayaan Nasional Federasi Rusia, atau Kementerian Keuangan Federasi Rusia, serta meminjamkan dana dalam mata uang rubel atau non-rubel kepada mereka.

Departemen Keuangan AS menunjuk enam perusahaan teknologi Rusia yang diduga memberikan dukungan untuk program siber Badan Intelijen Rusia, mulai dari penyediaan keahlian untuk mengembangkan alat dan infrastruktur untuk memfasilitasi kegiatan siber yang berbahaya.

Enam belas individu dan 16 organisasi Rusia dijatuhkan sanksi dengan tindakan pembatasan atas dugaan campur tangan mereka dalam pemilihan presiden AS.

Sanksi atas tuduhan tambahan yang mengklaim bahwa Rusia mendorong serangan Taliban terhadap tentara AS di Afghanistan "ditangani melalui saluran diplomatik, militer dan intelijen" karena "kepekaan masalah ini," menurut pernyataan yang diterbitkan oleh Gedung Putih.