Puluhan negara desak China beri kepala HAM PBB akses ke Xinjiang

Peter Kenny

JENEWA

Negara-negara anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang dipimpin oleh Kanada pada Selasa mendesak China mengizinkan Michelle Bachelet, kepala dewan, untuk bisa segera mengakses Daerah Otonomi Xinjiang.

Duta Besar Kanada untuk PBB di Jenewa Leslie Norton membacakan pernyataan bersama yang mewakili lebih dari 40 negara anggota termasuk Indonesia, Australia, Prancis, Jerman, Irlandia, Jepang, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat.

"Kami sangat prihatin dengan situasi hak asasi manusia di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang," kata Norton.

China membantah tuduhan pelecehan terhadap Uighur dan justru menanggapi dengan pernyataan keras yang menyatakan keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap masyarakat adat di Kanada.

“Laporan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa lebih dari satu juta orang telah ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang dan bahwa ada pengawasan luas yang secara tidak proporsional menargetkan warga Uighur dan anggota minoritas lainnya serta pembatasan kebebasan mendasar dan budaya Uighur,” kata pernyataan bersama yang dibacakan oleh Norton.

- 'Perlakuan kejam terhadap Uyghur'

Pernyataan tersebut menyebutkan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat perempuan yang dipaksa menjalani sterilisasi, disertai kekerasan seksual dan berbasis gender serta pemisahan paksa anak dari orang tuanya.

"Kami mendesak China untuk mengizinkan akses segera, bermakna, dan tak terbatas ke Xinjiang bagi pengamat independen, termasuk Komisaris Tinggi," tambah pernyataan itu.

Kepala HAM PBB telah berbicara kepada Dewan Hak Asasi Manusia pada Senin.

“Saya terus berdiskusi dengan China untuk melakukan kunjungan, termasuk akses yang berarti, ke Daerah Otonomi Uighur Xinjiang dan berharap ini dapat dicapai tahun ini, terutama karena laporan pelanggaran hak asasi manusia yang serius terus muncul,” kata Bachelet.

Dia juga menyatakan keprihatinan atas memburuknya kebebasan mendasar di Hong Kong di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional dan situasi hak asasi manusia di Tibet.

"Kami meminta pihak berwenang China untuk mematuhi kewajiban hak asasi manusia mereka," tegas dia.

Sejumlah negara yang mendukung pernyataan balasan China di antaranya Belarus, Iran, Korea Utara, Rusia, Sri Lanka, Suriah, dan Venezuela.

"Secara historis, Kanada merampok penduduk asli tanah mereka, membunuh mereka, dan memusnahkan budaya mereka," kata pernyataan itu.

Pernyataan itu merujuk pada penemuan 215 kuburan tak bernama pada akhir Mei, yang mungkin berasal dari abad ke-19 di bekas sekolah untuk siswa pribumi yang dijalankan oleh gereja di Kanada barat.