Presiden Ukraina bertemu dengan kepala badan pengawas nuklir PBB dan senator AS

ANKARA
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Selasa bertemu dengan kepala pengawas nuklir PBB, yang berkunjung ke Kyiv untuk memantau situasi di Zaporizhzhia, pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa.

"Hari ini, situasi di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia (ZNPP) adalah salah satu masalah keamanan paling penting bagi Ukraina dan seluruh dunia. Ada risiko besar mengenai kemungkinan ledakan di pembangkit, kegagalan reaktor nuklir, pemutusan unit PLTN Zaporizhzhia dari jaringan Ukraina," kata Zelenskyy di Telegram.

Dia meminta misi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang dipimpin oleh Rafael Grossi untuk "melakukan segala tindakan" untuk mencegah kemungkinan bencana nuklir.

Pada Kamis lalu, pembangkit listrik itu diputus sementara dari jaringan listrik Ukraina setelah saluran listrik terakhir yang tersisa terbakar karena penembakan.

Listrik dari fasilitas ini dilanjutkan pada hari Jumat, menurut perusahaan tenaga nuklir negara Ukraina Energoatom.

Pasukan Rusia merebut fasilitas itu tak lama setelah perang di Ukraina dimulai pada 24 Februari.

Sejak itu, komunitas internasional, termasuk Uni Eropa, PBB, dan AS, telah berulang kali memperingatkan Moskow untuk tidak menggunakan pabrik itu sebagai tameng dalam serangannya di Ukraina dan mendesak Rusia untuk berhenti melanggar aturan keselamatan nuklir.

Fasilitas Zaporizhzhia menghasilkan sekitar 20 persen listrik Ukraina.

Secara terpisah, pemimpin Ukraina juga menyambut kedatangan Senator Amerika Serikat (AS) Rob Portman dan Amy Klobuchar, dan dia menulis di Telegram bahwa "dukungan dari bipartisan dan bikameral Kongres sangat berharga bagi kami."

"Perkembangan situasi di garis depan telah dibahas secara rinci. Saya berterima kasih kepada AS atas bantuan keamanannya! Ini harus dilanjutkan dan ditingkatkan. Ini penting untuk kemenangan Ukraina," tambah dia.

Mendesak peningkatan sanksi terhadap Rusia, Zelenskyy mengatakan: "Salah satu elemen dari tekanan tersebut harus pengenalan pembatasan visa bagi warga Federasi Rusia. Sehingga Rusia merasakan konsekuensi dari dukungan mereka sendiri untuk agresi terhadap kami negara."