Shadi Khan Saif
KABUL, Afghanistan
Perombakan besar-besaran pejabat tingkat atas pada pasukan tentara Afghanistan yang lahir di tengah pemberontakan Taliban menyebabkan gelombang keterkejutan di negara yang disandera perang sipil ini.
Secara tiba-tiba, Presiden Mohammad Ashraf Ghani memensiunkan lebih dari 160 pejabat setingkat Jenderal di Tentara Nasional Afghan (Afghan National Army/ANA) pekan lalu.
Pemerintah Kabul menyebut aksi ini sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mereformasi sektor keamanan, dan mengurangi jumlah perwira generasi tua.
“Kami menginginkan reformasi memenangkan perang dan perdamaian. Kami tidak ingin reformasi sekadar retorika, proses ini akan berlanjut demi masa depan yang lebih cerah,” ujar Presiden melalui sebuah pernyataan.
Di bawah rancangan undang-undang yang telah disetujui parlemen Afghanistan November tahun lalu, sebanyak 2.000 pejabat tinggi militer dijadwalkan pensiun dalam kurun waktu dua tahun.
Mengingat serangan Taliban di seluruh penjuru negeri semakin meningkat, terutama di ibu kota Kabul, banyak veteran tentara, politisi, dan analis yang menyatakan keraguan pada rencana ini.
Hashim Alakozay, pemimpin komite pertahanan dan urusan dalam negeri, termasuk salah satu yang mengkritik kebijakan tersebut.
“Langkah ini disebabkan tekanan dari negara-negara Barat yang mendanai angkatan bersenjata,” kata dia.
“Para jenderal ini dipensiunkan secara ilegal karena tak mendapat persetujuan dari kedua majelis parlemen.”
‘Pembersihan Perwira era Soviet’
Alakozay mengisyaratkan bahwa Wolesi Jirga (majelis tingkat rendah) dan Masharano Jirga (majelis tingkat tinggi) akan menentang kebijakan ini setelah reses musim dingin.
Pasukan tentara modern Afghanistan dibentuk pada 2002, setelah kejatuhan rezim Taliban, dan saat ini memiliki kekuatan sekitar 200.000 prajurit, menurut Departemen Pertahanan AS, penyokong terbesar pemerintah Afghanistan.
Sebuah data statistik menyebutkan bahwa hingga akhir tahun lalu, AS mengalokasikan USD44,1 miliar dan mengucurkan USD43,5 miliar untuk membangun, melatih, mempersenjatai, dan memperkuat ANA.
Sebelum pembentukannya, juga sebelum kepemimpinan Taliban dan perang sipil pecah pada 1990-an, sektor keamanan Afghanistan sangat dipengaruhi, dilatih, dan dipersenjatai oleh Soviet. Sebelum itu, peran Ottoman yang paling besar mempengaruhi sektor ini.
Analis militer Mohammad Ashiqullah berkata bahwa gebrakan terakhir ini ditujukan untuk menghapuskan perwira era Soviet dan mempromosikan para perwira muda yang dididik Barat, yang sudah terbiasa dengan perlengkapan baru yang disediakan oleh AS.
“Ini sesuai dengan strategi jangka panjang AS di Afghanistan dan wilayah ini,” terang dia.
Beberapa hari setelah pengangkatannya sebagai presiden di 2014, Ghani menandatangani perjanjian keamanan bilateral dengan AS dalam upaya memperbaiki hubungan mereka yang sebelumnya memburuk karena pendahulunya, Hamid Karzai, menolak menandatangani perjanjian tersebut, bahkan secara terbuka mengkritik Washington.
Juru Bicara Kementerian Pertahanan Jenderal Dawlat Waziri berkilah, ini adalah langkah yang diperlukan.
“Langkah ini tidak akan menciptakan kekosongan pejabat, kami punya perwira yang telah menyelesaikan studi dan pelatihan di dalam dan luar negeri. Para perwira yang dipensiunkan itu berada dalam pasukan cadangan dan sudah tidak aktif lagi.”
Dia menambahkan, rencananya para jenderal yang pensiun akan dimanfaatkan sebagai tenaga konsultan atau pengajar.
Darah muda
Pernyataan ini, bagaimanapun, tidak bisa membedung kritik dari berbagai arah yang ditujukan kepada pemerintah.
Di satu sisi, beberapa mantan pejabat era komunis mempertanyakan keputusan pemerintah menyingkirkan para pejabat yang dilatih Soviet, yang terbukti berhasil menghidupkan kembali ANA setelah kejatuhan Taliban. Sementara di sisi lain, kelompok sayap kanan berpendapat bahwa pemerintahan Ghani menyingkirkan para Mujahidin dan tokoh-tokoh agama dari pasukan tentara.
Atta Mohammad Noor, gubernur Provinsi Balkh yang digulingkan namun menantang presiden dengan menolak mengundurkan diri dari jabatannya, berbicara di depan publik pekan lalu: “Adalah hal yang bagus jika generasi muda bergabung dengan tentara, tapi pemerintah hanya menggunakan mereka untuk mencapai tujuan mereka sendiri.”
Meskipun kebijakan ini butuh waktu lama dan adanya beberapa aspek lain, sebuah konsensus umum dipegang teguh oleh pemerintahan yang sedang berjalan.
“Ini adalah bagian dari reformasi Kementerian Pertahanan dan akan terus berlanjut di masa depan,” Jawad Faisa, juru bicara Abdullah Abdullah, Chief Executive Officer Afghanistan yang berbagi kekuasaan dengan Ghani, berkata kepada media lokal Tolo News.
Tahun lalu, presiden meningkatkan Unit Pasukan Khusus dan Divisi Operasi Khusus Angkatan Darat ke korps militer, dan berjanji menambah kekuatannya dari 13.000 menjadi 30.000 orang.
Ghani juga menyetujui rancangan keamanan baru untuk ibu kota setelah serangan teroris terus-menerus terjadi di Kabul sejak bulan lalu yang menewaskan lebih dari 200 nyawa, juga menyebut peristiwa serangan bom bunuh diri di luar Kementerian Dalam Negeri sebagai “Afghanistan 9/11.”
