Muhammad Nazarudin Latief
08 Mei 2019•Update: 09 Mei 2019
Muhammad Latief
JAKARTA
Duta besar Perancis untuk Malaysia Frederic Laplanche mengatakan Uni Eropa (UE) dan Prancis bukan musuh minyak kelapa sawit dan pasar akan terus terbuka terutama setelah pemerintahan Pakatan Harapan berkomitmen untuk pada kebijakan-kebijakan yang pro-lingkungan.
Namun Laplanche mengakui hubungan antara minyak sawit dengan deforestasi serta perusakan lingkungan telah merusak citra komoditas itu, tetapi banyak hal sudah berubah.
“Saya bisa melihat pemerintah Malaysia menangani masalah lingkungan dan kurangnya kepercayaan konsumen Eropa secara positif,” ujar dia, seperti diberitakan The Star.
“Di satu sisi, Anda bisa mempromosikan minyak kelapa sawit dan memperbaiki citranya yang kurang baik di benak opini publik. Jadi pemerintah meluncurkan kampanye promosi, Love MY Palm Oil untuk membantu membersihkan nama tanaman ini, ”katanya, kepada Bernama.
Menurut Laplanche kebijakan untuk mempromosikan perlindungan lingkungan, termasuk mempertahankan lebih dari 50 persen keanekaragaman hayati hutan hujan tropis dan membatasi total luas kelapa sawit Malaysia 6,5 juta hektare (ha) (dari 5,8 juta ha pada 2018) serta larangan budidaya di tanah gambut, penting untuk mendapatkan kembali kepercayaan konsumen Eropa.
Ini adalah kebijakan yang kami dukung sepenuhnya, kata Laplanche.
Tidak ada larangan minyak kelapa sawit
Perkembangan lain yang menggembirakan adalah langkah Sabah untuk mengadopsi sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan di tingkat federal, dorongan untuk inisiatif sertifikasi Sustainable Palm Oil (MSPO) Malaysia.
“Selain Kementerian Industri Primer, Kementerian Energi, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Lingkungan, dan Perubahan Iklim juga telah membuat daftar kebijakan yang kuat tentang energi terbarukan dan pengembangan surya.
“Selain itu, Kementerian Air, Tanah dan Sumber Daya Alam mengembangkan kebijakan untuk mengendalikan deforestasi dan mendorong reboisasi di daerah yang terdegradasi. Jadi semua ini disatukan membuat kebijakan yang kuat dan kredibel untuk lingkungan, ”jelasnya.
Laplanche menekankan bahwa tidak ada larangan minyak kelapa sawit masuk ke UE, tetapi yang terjadi adalah bahwa Prancis dan UE secara keseluruhan secara bertahap menarik insentif untuk minyak sawit untuk ditambahkan ke dalam campuran diesel.
“Alasannya (untuk menarik insentif) adalah karena perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa ada masalah keseimbangan dan dampak karbon."
“Tentu saja, saya harus jelas bahwa meskipun tidak ada larangan, langkah-langkah ini mungkin akan menghasilkan pengurangan penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar nabati di Eropa, tergantung pada harga bahan bakar fosil."
“Memang, dengan menarik insentif fiskal, kasus ekonomi untuk menambahkan minyak kelapa sawit ke diesel bisa hilang karena minyak sawit lebih mahal daripada bahan bakar fosil tradisional dengan harga pasar saat ini.
“Sama sekali tidak ada perubahan dalam kebijakan mengenai minyak sawit yang digunakan untuk produk makanan dan bahan dasar untuk industri oleokimia di tingkat Prancis atau UE ”.
