07 Juli 2017•Update: 07 Juli 2017
Shenny Fierdha
DEPOK
Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia Dr. Abdul Muta’ali menekankan pentingnya peran Indonesia dalam kaitannya dengan krisis Qatar.
Menurutnya, posisi geopolitik Indonesia cukup baik karena Indonesia tidak masuk blok Riyadh (Arab Saudi) maupun blok Teheran (Iran) sehingga Indonesia bisa berkomunikasi dengan keduanya secara netral, termasuk berkomunikasi dengan Qatar.
“Indonesia pun tidak masuk ke dalam [aliansi] militer 34 negara Islam yang dibangun oleh Arab Saudi [untuk memerangi terorisme]. Apa artinya? Indonesia bisa bicara langsung kepada Qatar dan Arab Saudi. Posisi Indonesia luar biasa [dalam kasus Qatar], namun [Indonesia] perlu kejelian dan keberanian,” ungkap Muta’ali kepada Anadolu Agency di Mesjid UI Depok, Jum'at (7/7) di Depok.
Terlebih, pada tanggal 7–8 Juli ini akan dilangsungkan Konferensi G-20 di Hamburg, Jerman, yang dihadiri oleh sejumlah negara termasuk Indonesia, Arab Saudi, dan Turki. Konferensi ini akan membahas berbagai isu di antaranya ekonomi global, perdagangan, perubahan iklim, dan perang melawan terorisme internasional.
“Isu Qatar akan menjadi topik panas saat G-20 nanti. Saya berharap Kementerian Luar Negeri sudah mempersiapkan plan [rencana] pertemuan trilateral antara Indonesia, Saudi, Turki, [untuk] membicarakan masalah Qatar. Indonesia sangat pas untuk menginisiasi trilateral ini,” jelas Muta’ali.
Ia juga menekankan bahwa kerugian pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar bukan hanya kerugian Qatar, tapi juga kerugian dunia internasional.
Sejak awal Juni 2017, sejumlah negara Arab termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memutus hubungan diplomatik dengan Qatar dan menuding Qatar mendukung kelompok-kelompok teroris seperti Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).
Di akhir Juni, negara-negara tersebut mengajukan 13 tuntutan kepada Qatar dan Qatar diberi waktu lebih dari satu minggu untuk merespons. Qatar telah menunjukkan penolakannya terhadap tuntutan tersebut.
