Maria Elisa Hospita
19 Agustus 2019•Update: 19 Agustus 2019
Bahram Abdel Moeim
KHARTOUM
Pembentukan dewan kedaulatan Sudan yang akan memerintah negara itu selama masa transisi tiga tahun ditunda selama dua hari.
"Pembentukan dewan telah ditunda atas permintaan aliansi Pasukan untuk Kebebasan dan Perubahan (FFC)," kata Shams al-Din Kabbashi, ketua komite politik Dewan Militer Transisi (TMC), dalam sebuah pernyataan.
Dengan penundaan tersebut, FFC akan memiliki lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan kandidat untuk keanggotaan dewan.
Pada Sabtu, TMC dan FFC menandatangani kesepakatan pembagian kekuasaan yang membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilihan umum dan pembentukan pemerintahan sipil.
Di bawah kesepakatan itu, dewan berdaulat, yang terdiri dari enam warga sipil dan lima personel militer, akan menjalankan pemerintahan sampai pemilihan umum digelar.
Selain itu, perdana menteri akan ditunjuk dengan persetujuan dewan pada 20 Agustus, dan akan dilantik di hadapan dewan dan ketua Mahkamah Agung pada 21 Agustus.
"Masing-masing pihak telah mengajukan kandidat mereka untuk anggota dewan berdaulat, tetapi FFC meminta penambahan waktu 48 jam sebelum mengajukan daftar kandidat final mereka," jelas dia.
Sudan jatuh dalam gejolak sejak 11 April, ketika militer mengumumkan pengunduran diri Omar al-Bashir yang telah berkuasa selama 30 tahun.
*Ahmed Asmar turut melaporkan dari Ankara
