Rhany Chairunissa Rufinaldo
03 Desember 2019•Update: 04 Desember 2019
Peter Kenny
JENEWA
Sebuah laporan PBB menemukan kerugian ekonomi yang diderita rakyat Palestina akibat pendudukan Israel selama periode 2000-2017 diperkirakan mencapai USD47,7 miliar (Rp673,5 triliun), atau tiga kali lipat dari besaran ekonomi Palestina pada 2017.
Mutasim Elagraa, seorang ekonom Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), membahas laporan itu pada sebuah konferensi pers di Jenewa, Senin.
"Dalam dekade terakhir, beberapa studi dan laporan UNCTAD telah membahas kebocoran fiskal Palestina ke Israel," kata Elagraa.
Laporan yang berjudul "Biaya Ekonomi Pendudukan Israel untuk Rakyat Palestina: Aspek Fiskal" itu akan disampaikan kepada Majelis Umum PBB, pada Selasa.
"Kebocoran fiskal ini mendorong organisasi internasional lainnya untuk mempertanyakan masalah ini, yang membantu secara surut mengambil bagian dari sumber daya fiskal Otoritas Nasional Palestina (PNA) dari Israel," ujar dia.
Ekonom itu mengatakan estimasi terdiri dari pendapatan warga Palestina yang hilang dan pembayaran bunga.
Menurut laporan, perkiraan kerugian itu termasuk USD28,2 miliar (Rp398,2 triliun) dalam bunga yang diperkirakan masih harus dibayar dan sebesar USD6,6 miliar (Rp93,2 triliun) dari pendapatan Palestina yang merembes ke Israel dan jumlahnya terus meningkat.
"Perkiraan kerugian fiskal akibat pendudukan Israel di Palestina secara kumulatif tidak hanya dapat menghilangkan defisit anggaran Palestina yang diperkirakan mencapai USD17,7 miliar (Rp249,7 triliun) selama periode yang sama. Itu juga dapat menghasilkan surplus anggaran hampir dua kali lipat dari besaran defisit," kata Elagraa.
Kemungkinan lain, menurut laporan itu, kerugian pendudukan itu dapat meningkatkan lebih dari sepuluh kali lipat biaya pembangunan pemerintah Palestina, yang dipatok sebesar USD4,5 miliar (Rp63,4 triliun) selama periode riset ini (2000-2017).
