PBB: Pemerintah Palestina berhadapan dengan ancaman krisis keuangan

Mustafa Deveci

YERUSALEM

Kantor Koordinasi Khusus PBB untuk Timur Tengah (UNSCO) mengungkapkan bahwa keputusan Israel yang memotong pembayaran tunjangan kepada keluarga tahanan dan martir Palestina menyeret pemerintah Palestina ke dalam krisis keuangan yang serius.

Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh UNSCO, Selain krisis keuangan, pemerintah Palestina juga menghadapi masalah keamanan dan politik.

Otoritas Palestina memutuskan untuk tidak melakukan seluruh pembayaran pajak kepada Israel sementara Israel juga mengumumkan untuk tidak membayar uang santunan untuk para keluarga Palestina.

Krisis tersebut membuat pendapatan pemerintah Palestina turun 65 persen.

Dampak dari krisis keuangan yang dihadapi Palestina dapat berlangsung selama bertahun-tahun. PBB menyerukan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan krisis tersebut secepat mungkin.

Kementerian Keuangan Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan pada minggu ini bahwa pemerintah Palestina dapat bertahan menghadapi krisis pemotongan pajak oleh Israel hingga Juli. Setelah itu Palestina akan memasuki tahap yang sulit secara finansial.