Rhany Chaırunıssa Rufınaldo
16 Januari 2020•Update: 16 Januari 2020
James Reinl
PBB
Anggota Dewan Keamanan PBB pada Rabu mengadakan pertemuan untuk membahas situasi di wilayah Kashmir yang disengketakan oleh India dan Pakistan di tengah kekhawatiran soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Setelah pertemuan itu, diplomat senior Rusia Dmitry Polyanskiy mengatakan Dewan Keamanan membahas wilayah yang dikelola oleh India, di mana New Delhi dituduh melakukan pelecehan terhadap penduduk yang sebagian besar Muslim.
"UNSC membahas Kashmir dalam konsultasi tertutup. Rusia dengan tegas mendukung normalisasi hubungan antara India dan Pakistan. Kami berharap bahwa perbedaan di antara mereka akan diselesaikan melalui upaya bilateral berdasarkan Perjanjian Simla 1972 dan Deklarasi Lahore 1999," kata Polyanskiy melalui Twitter setelah diskusi berakhir.
Menurut laporan, Prancis, sekutu India, menentang permintaan China untuk mengadakan pembicaraan tertutup tentang masalah Jammu dan Kashmir di kantor pusat PBB di New York.
Bulan lalu, Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Rusia memblokir upaya China untuk membahas masalah ini pada pertemuan tertutup lainnya.
Dewan Keamanan terakhir kali membahas Kashmir pada Agustus 2019.
China telah lama menyuarakan keprihatinan atas situasi di Kashmir yang dikelola India dan mengatakan mereka mendukung Pakistan dalam perjuangannya untuk Kashmir.
Hubungan antara kedua negara saingan nuklir di Asia Selatan semakin memanas setelah India meminta ketentuan khusus negara bagian Jammu dan Kashmir.
Wilayah itu telah terkunci sejak 5 Agustus.
Jammu dan Kashmir dikuasai oleh India dan Pakistan sebagian dan diklaim oleh keduanya secara penuh.
Sejak berpisah pada 1947, India dan Pakistan telah berperang sebanyak tiga kali - pada 1948, 1965 dan 1971 - dua di antaranya memperebutkan Kashmir.
Pasukan penjaga perdamaian PBB telah dikerahkan sejak 1949 untuk mengawasi gencatan senjata antara India dan Pakistan.
Human Rights Watch, Amnesty International dan organisasi internasional lainnya telah berulang kali meminta India untuk mencabut pembatasan, membebaskan tahanan politik dan menghidupkan kembali semua jaringan telekomunikasi.
