PBB dukung Palestina jadi ketua G77, Palestina sambut baik

Mahmoud Barakat

RAMALLAH, Palestina

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki menyambut hasil vote Majelis Umum PBB yang akan memperbesar kesempatan Palestina untuk menjadi ketua Group 77 (G77) berikutnya.

Sebuah koalisi negara berkembang, G77, didirikan pada 1964 untuk mempromosikan kepentingan ekonomi negara-negara anggotanya dan meningkatkan kapasitas negosiasi kolektif mereka di forum PBB.

Dalam sebuah pernyataan, al-Maliki mengatakan bahwa Palestina, sebagai pimpinan kelompok berikutnya, akan "menyatukan upaya global dan memobilisasi organisasi regional dan internasional untuk melayani kemanusiaan".

Menurut Menlu Palestina, pemungutan suara yang digelar pada Rabu itu merupakan "sebuah tantangan yang akan diubah menjadi peluang untuk kepentingan anggota kelompok dan seluruh dunia".

"Palestina siap terlibat dengan semua negara dan kelompok untuk membahas semua masalah kemanusiaan yang menjadi kekhawatiran masyarakat," ujar al-Maliki.

"Kami siap memajukan dan memperkuat agenda PBB dengan keahlian Palestina di bidang lingkungan, pembangunan, dan ekonomi," kata dia lagi.

Majelis Umum PBB memberikan suara untuk mendukung draf resolusi yang memberikan kesempatan bagi Palestina menjadi ketua G77 periode 2019.

Sebanyak 146 anggota majelis mendukung draf resolusi tersebut, sementara tiga - Amerika Serikat, Australia, Israel - menentangnya.

Sementara itu, 15 anggota majelis abstain dari pemungutan suara.

Organisasi Kerja Sama Islam (OIC) yang berbasis di Jeddah turut mengapresiasi langkah itu, yang menurutnya "mencerminkan sikap internasional yang benar mengenai pembentukan negara Palestina dan hak [Palestina] untuk menikmati keanggotaan penuh PBB".

Lewat sebuah pernyataan, Sekretaris Jenderal OKI Yusuf al-Uthaymeen menyerukan untuk memobilisasi upaya internasional dalam mendukung rakyat Palestina dan hak mereka dalam mewujudkan sebuah negara berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.

Meskipun Palestina telah menjadi anggota G77 sejak 1976, namun dia hanya berstatus "negara pengamat non-anggota" di PBB.