Chandni
28 Februari 2018•Update: 01 Maret 2018
Michael Hernandez
WASHINGTON
Sebuah laporan PBB yang belum dirilis mengindikasikan Korea Utara memerankan peran besar dalam program senjata kimia di Suriah, menurut laporan yang diterbitkan pada Selasa.
Penyelidik PBB menemukan bahwa Pyongyang mengirimkan sejumlah bahan-bahan penting ke Suriah, termasuk ubin tahan asam, katup dan termometer, menurut New York Times.
Laporan mereka mengatakan teknisi roket Korea Utara tampak terlihat di bengkel produksi roket dan senjata di Suriah.
Panel ahli yang menuliskan laporan itu mendapatkan mandat dari Dewan Keamanan PBB untuk meneliti semua pelanggaran sanksi yang dilakukan Korea Utara sejak 2010. Kedelapan anggota panel itu mempelajari berbagai sudut kabar itu, termasuk kemungkinan adanya senjata penghancur massal dan sistem bea cukai di Suriah.
Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan dia belum melihat laporan yang dijadikan acuan oleh New York Times namun menekankan bahwa "semua negara-negara anggota PBB harus menaati sanksi-sanksi yang diterapkan."
"Hal terakhir yang dibutuhkan Suriah adalah senjata kimia," kata Dujarric kepada wartawan.
Para ahli yang membaca laporan sekitar 200 halaman itu mengatakan kepada NYT, walaupun laporan itu tidak menunjukkan adanya kerja sama jangka panjang antara Pyongyang dan rezim Bashar al-Assad di Suriah, dokumen itu menunjukkan kedua negara tersebut melanggar sanksi-sanksi yang dijatuhkan untuk membatasi program militer mereka.
Sejak 1990-an, Pyongyang terus mendukung program senjata kimia yang dikembangkan oleh Suriah, kata laporan NYT itu.
Selain itu, laporan tersebut juga menggambarkan insiden pada Januari 2017 lalu ketika dua kapal dicegat dalam perjalanan mereka ke Damaskus. Dalam kedua kapal itu ditemukan ubin khusus dengan properti tahan asam yang biasa digunakkan dalam pabrik-pabrik senjata kimia.
"Muatan itu itu merupakan dua dari lima pengiriman yang disetujui dalam kontrak antara sebuah BUMN di Suriah dan perusahaan Korea Utara bernama Korea Mining Development Trading Corp.," lapor NYT.
Tiga pengiriman lain dilakukan antara 3 November dan 12 Desember 2016, menurut laporan PBB.