Pakar HAM PBB puji pembebasan wartawan Myanmar

Erdogan Cagatay Zontur

ANKARA

Pakar HAM PBB, Rabu, menyambut baik pembebasan dua wartawan Reuters di Myanmar tetapi mengatakan mereka memiliki keprihatinan serius tentang proses peradilan di negara itu dan fakta bahwa vonis bersalah mereka masih berlaku.

Wa Lone, 32, dan Kyaw Soe Oo, 28, yang telah ditahan sejak Desember 2017, masing-masing dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara September lalu karena dituduh melanggar undang-undang era kolonial dengan menyelidiki pembunuhan 10 orang Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar. pada 2017.

“Meskipun ini adalah kabar baik bahwa Wa Lone dan Kyaw Soe Oo telah dipersatukan kembali dengan keluarga mereka dan tidak perlu melaksanakan sisa hukuman mereka, hukuman mereka di bawah Undang-Undang Rahasia Resmi belum ditarik dan mereka seharusnya tidak pernah dituntut pertama, ”kata Utusan Khusus PBB tentang Situasi Hak Asasi Manusia di Myanmar, Yanghee Lee, dan Utusan Khusus PBB tentang promosi dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, David Kaye.

Mereka tetap sangat khawatir tentang keadaan kebebasan media dan ruang demokrasi di Myanmar, kata laporan tersebut.

Menurut mereka, pihak berwenang memiliki cara yang cukup besar untuk dibahas dalam hukum, kebijakan, dan pembangunan institusi untuk memastikan tingkat minimum ruang demokrasi, yang sangat penting dalam menjelang pemilihan nasional tahun depan.

Dua wartawan Reuters itu termasuk di antara 6.520 tahanan yang dibebaskan Selasa di bawah pengampunan putaran ketiga oleh Presiden Myanmar Win Myint untuk merayakan Tahun Baru tradisional, yang dimulai 17 April.

"Saya sangat senang dan gembira melihat keluarga dan kolega saya," kata Wa Lone kepada kerumunan wartawan setelah pembebasannya.

Warga Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai orang-orang yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat akan serangan sejak belasan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada 2012.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, sebagian besar wanita dan anak-anak, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan penumpasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017.

Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh pasukan negara Myanmar, menurut sebuah laporan oleh Ontario International Development Agency (OIDA).

PBB juga telah mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak kecil - dan pemukulan brutal dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan negara Myanmar.

Dalam sebuah laporan, penyelidik PBB mengatakan pelanggaran seperti itu mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan niat genosida.