Myanmar blokir bantuan untuk pengungsi Rohingya

Kyaw Ye Lynn

YANGON, Myanmar

Myanmar pada Kamis berjanji menjamin keamanan Rohingya yang direpatriasi dari Bangladesh sesegera mungkin, di tengah tuduhan aktivis yang mengatakan pemerintah sengaja menghalangi-halangi masuknya bantuan bagi pengungsi yang mengalami kekurangan makanan di Rakhine state.

Bangladesh dan Myanmar menandatangani perjanjian repatriasi November lalu, namun Dhaka mengatakan satu pun pengungsi belum pulang.

PBB mengatakan Myanmar belum memastikan keamanan pengungsi yang ingin pulang, dan rumah-rumah yang tersisa di Rakhine pun sudah diratakan dengan tanah dengan alasan proyek pengembangan.

Pada Kamis, Menteri Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Myanmar Win Myat Aye, yang baru mengunjungi kamp pengungsi di Bangladesh, mengatakan pemerintah bekerja keras untuk memastikan pengungsi yang kembali dengan dokumen lengkap bisa pulang dengan aman dan terhormat.

"Kami ingin menegaskan bahwa kami tidak akan menerima mereka yang tidak bisa membuktikan berasal dari sini," kata Win Myat Aye kepada media.

Dia juga membahas kunjungan dua harinya ke Bangladesh, dimana dia bertemu dengan pengungsi Rohingya di kamp Cox's Bazar.

"Untuk proses repatriasi, langkah pertama adalah pengungsi mengisi formulir. Namun saya kaget mendengar mereka belum menerima formulir apapun, padahal sudah kami kirim berbulan-bulan lalu," kata dia.

"Ini sangat tidak diduga," katanya kepada wartawan dan diplomat-diplomat internasional di Yangon.

Dia mengatakan semua pengungsi yang ditemuinya mengatakan ingin kembali ke Myanmar, namun mereka menghadapi masalah kewarganegaraan.

"Mereka mengatakan ingin memiliki kewarganegaraan kembali. Jadi kami menjelaskan mengenai proses verifikasi kewarganegaraan."

Myanmar sengaja 'menghalang' bantuan

"Kami sudah bersiap-siap untuk kepulangan mereka dalam beberapa bulan belakangan, dan sekarang sudah siap. Dan kami ingin mulai proses repatriasi segera karena musim penghujan akan datang," jelasnya.

Namun, Win Myat Aye mengakui membutuhkan waktu untuk proses verifikasi karena formulir yang dikirimkan kembali oleh pemerintah Bangladesh belum diisi lengkap.

"Kami sudah melihat kondisi hidup mereka. Jadi kami ingin membawa mereka kembali," kata pejabat itu.

Sementara itu, sebuah kelompok HAM asal Inggris menuduh pemerintah sengaja memblokir bantuan internasional untuk pengungsi Rohingya.

Melalui sebuah pernyataan pada Kamis, Jaringan HAM Burma (BHRN) mengatakan: "Mereka yang masih di sana memiliki akses minimal terhadap bantuan karena adanya pembatasan terhadap LSM dan lembaga-lembaga lain di wilayah tersebut.

"Hanya Palang Merah saja yang diberikan akses, sementara masih banyak orang lainnya yang membutuhkan makanan dan bantuan medis.

Rohingya, yang disebut PBB sebagai orang paling teraniaya di dunia, menghadapi ketakutan meningkat atas serangan yang membunuh puluhan orang pada kekerasan komunal pada 2012.

Sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 750.000 warga Rohingya menyeberang dari Rakhine ke Bangladesh, menurut PBB. Mereka melarikan diri dari operasi keamanan yang membunuh, menjarah rumah dan membakar desa Rohingya. Menurut Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali, sekitar 3.000 orang Rohingya tewas dalam aksi kekerasan tersebut.

Setidaknya 9.000 Rohingya tewas di Rakhine antara 25 Agustus dan 24 September, menurut lembaga Dokter Lintas Batas (MSF).

Dalam sebuah laporan tertanggal 12 Desember, MSF mengatakan 71,7 persen Rohingya atau sekitar 6.700 orang tewas akibat kekerasan. Itu termasuk 730 anak-anak dibawah usia 5 tahun.