Nicky Aulia Widadio
09 Januari 2019•Update: 09 Januari 2019
Nicky Aulia Widadio
JAKARTA
Pemerintah Indonesia menyatakan perdamaian Palestina tetap menjadi salah satu prioritas dalam politik luar negeri Indonesia pada tahun ini.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengaku prihatin terhadap perubahan sikap beberapa negara terkait isu Palestina-Israel yang bertentangan dengan resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
“Resolusi PBB semestinya dihormati dan menjadi dasar penyelesaian konflik Israel-Palestina,” kata Retno ketika menyampaikan pernyataan pers tahunan di Jakarta, Rabu.
Retno menegaskan Indonesia akan terus berada di garis depan untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina dan solusi dua negara.
“Upaya perdamaian harus tetap dilakukan pada koridor solusi dua negara,” ujar dia.
Retno menyebut keberpihakan Indonesia terhadap Palestina pun tidak pernah surut.
Untuk pertama kalinya, kata Retno, Indonesia melipatgandakan kontribusi untuk United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) dari USD200 ribu pada 2018 menjadi USD2 juta atau setara Rp30,35 miliar pada 2019-2020.
Selain itu, Retno menyebut untuk pertama kalinya Badan Zakat Nasional (Baznas) juga bekerjasama dengan UNRWA dan Jordan Hashemite Charity Organization untuk membantu pengungsi Palestina.
Di bidang pendidikan, kata dia, sebanyak 50 universitas di Indonesia bekerjasama menyediakan beasiswa untuk pelajar Palestina.
Selain itu, Indonesia juga memfasilitasi pemasaran produk Palestina ke pasar Indonesia, lanjut Retno.
Ketegangan telah meliputi wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun lalu ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Pada 15 Desember 2018, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan keputusan negaranya untuk secara resmi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.
Australia melalui Duta Besar untuk Indonesia Gary Quinlan kemudian menyatakan tetap berkomitmen untuk solusi dua negara dan pembentukan Negara Palestina, yang merupakan satu-satunya jalur untuk menyelesaikan sengketa Israel-Palestina.
Yerusalem masih menjadi poros konflik Timur Tengah selama puluhan tahun, karena Palestina mengharapkan Yerusalem Timur pada akhirnya dapat berfungsi sebagai ibu kota negara Palestina.
