Menhan sebut terorisme persoalan politik, bukan agama

Hayati Nupus

JAKARTA

Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa persoalan terorisme Daesh bukan persoalan agama melainkan politik.

“ISIS [Daesh] bukanlah masalah agama, tapi buah konflik politik dari Irak pasca Saddam Husein,” ujar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Selasa, saat memberikan sambutan dalam acara coffee morning dengan atase pertahanan negara sahabat di Jakarta.

Ryamizard mengatakan bahwa kekuatan Daesh yang berbasis di Filipina Selatan menjadi salah satu basis teroris yang turut memicu berbagai aksi teror di Asia Tenggara.

Kelompok ini, lanjut Ryamizard, berencana membangun jejaring dengan menggabungkan Islamic State Phillipines, Islamic State Malaysia dan Islamic State Indonesia di bawah kepemimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi yang berbasis di Irak.

Ryamizard menuturkan bahwa terorisme dan gerakan ekstrem itu merupakan ancaman serius yang bersifat lintas negara dengan skala regional maupun global.

Ancaman ini, tambah Ryamizard, memerlukan penanganan kolektif dan kolaborasi bersama antarnegara.

Selain terorisme, lanjut Ryamizard, ancaman lainnya adalah kontrol pemikiran atau ideologi.

Ryamizard mencontohkan aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh satu keluarga di Surabaya 2018 lalu.

Dalam aksi itu, imbuh Ryamizard, otak pelaku dicuci dan pemahamannya telah terkonstruksi dengan ideologi yang merugikan.

Aksi cuci otak ini, kata Ryamizard, memanfaatkan ketidakadilan sosial, penindasan, kesenjangan ekonomi, rendahnya kepercayaan pada pemerintah, perbedaan agama, suku, dan isu-isu HAM.

Di Indonesia, ungkap Ryamizard, pencegahan meluasnya ideologi teroris itu dilakukan lewat program deradikalisasi dan bela negara.

Deradikalisasi, kata Ryamizard, dilakukan pada mereka yang sudah terkontaminasi paham ekstrem sedang bela negara dilakukan sebagai pencegahan sebelum seseorang dipengaruhi pemahaman ekstrem.