Muhammad Abdullah Azzam
29 Mei 2019•Update: 31 Mei 2019
Hacer Başer
ISTANBUL
Penasihat senior sekaligus menantu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Jared Kushner akan mengunjungi Yordania pada Rabu hari ini.
Menurut laporan kantor berita Ammon, Kushner akan mengunjungi beberapa negara di kawasan itu, satu di antaranya adalah Yordania.
Beberapa media Israel mengungkapkan penasihat senior Gedung Putih itu akan bertemu dengan Raja Abdullah selama kunjungannya ke Yordania.
Dalam pertemuan tersebut mereka akan membahas agenda pertemuan ekonomi yang akan diadakan pada akhir bulan Juni di Manama, ibu kota Bahrain.
Higga kini Yordania belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait keikutsertaannya pada konferensi ekonomi di Bahrain bulan depan.
Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menyatakan bahwa negaranya tak akan berpartisipasi dalam pertemuan ekonomi yang diadakan di Manama, ibu kota Bahrain karena forum tersebut tak melayani kepentingan rakyat Palestina.
Hamas juga mengatakan melalui sebuah pernyataan tertulis, "Kami ingin negara-negara Arab tidak berpartisipasi dalam acara di Bahrain dan berpihak kepada Palestina untuk menggagalkan semua rencana AS".
Kegiatan di Manama adalah langkah pembuka bagi AS untuk mewujudkan Perjanjian Abad İni yang bertujuan untuk menyingkirkan perjuangan rakyat Palestina.
Pernyataan Hamas itu mengungkapkan setiap langkah yang diambil dalam rencana ini memiliki tujuan negatif.
Sementara China bersama Rusia turut menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan di Manama 25-26 Juni mendatang yang disponsori Amerika Serikat.
Sebelumnya pada bulan April lalu, para menteri luar negeri Liga Arab menegaskan bahwa mereka menolak segala bentuk rencana perdamaian yang tidak menghormati hak-hak rakyat Palestina.
Penolakan itu disampaikan saat akhir diskusi sidang luar biasa Liga Arab di Kairo.
Mengacu pada rencana Amerika Serikat untuk mendirikan negara Palestina di Jalur Gaza, deklarasi tersebut menyebutkan bahwa rencana semacam itu tak akan pernah membawa perdamaian yang komprehensif dan abadi di Timur Tengah, karena rencana itu tidak memberikan hak-hak yang sah kepada rakyat Palestina.
