Lebih dari 200 sekolah di Jammu dan Kashmir dibuka lagi

Mehmet Alaca

ANKARA

Duta Besar India untuk Turki mengatakan bahwa lebih dari 200 sekolah di Srinagar, ibu kota administrasi Jammu dan Kashmir, dibuka kembali setelah pembatasan keamanan dikurangi di kawasan tersebut.

Berbicara di sebuah konferensi pers pada Senin, Sanjay Bhattacharyya mengatakan pembatasan dihapus secara bertahap sehingga warga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

"Tentu saja semua kantor pemerintah terbuka, semua layanan publik tersedia. Selama akhir pekan lalu, saluran telepon dibuka kembali untuk berkomunikasi satu sama lain. Saat ini, lebih dari 200 sekolah dibuka kembali di Srinagar," kata Bhattacharyya.

Jammu dan Kashmir mengalami blokade komunikasi sejak 5 Agustus, yakni ketika India mengubah status quo negara bagian itu.

Sejak itu, ratusan orang yang sebagian besar tokoh politik telah ditangkap oleh pihak berwenang.

Para pemimpin dan warga Kashmir khawatir langkah ini merupakan upaya India untuk mengubah demografi negara berpenduduk mayoritas Muslim, yang telah berjuang melawan kekuasaan India untuk kemerdekaan atau penyatuan dengan negara tetangga Pakistan.

Bhattacharyya mengatakan keputusan pemerintah India bersifat administratif dan bertujuan untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik.

Dia menambahkan bahwa keputusan tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan sosial ekonomi ke daerah-daerah tertinggal dengan menghapus beberapa ketentuan non-operasional dari Pasal 370 Konstitusi yang memberikan status khusus kepada Jammu dan Kashmir.

"Amandemen Pasal 370 adalah masalah internal India. Wilayah dan negara bagian telah diatur dalam berbagai cara sejak 1953 dan yang terbaru pada 2014 ," ujar Bhattacharyya.

Dia mengatakan bahwa Pasal 370 adalah proses normal yang mengekspresikan integrasi Jammu dan Kashmir ke India.

“Dalam keputusan terakhirnya, India mendapat dukungan dari beberapa negara, termasuk beberapa negara Muslim, karena mereka sadar bahwa Uni India adalah negara sekuler. Cerita tentang Muslim atau masalah komunitas lainnya tidak valid,” tambah Bhattacharyya, menekankan bahwa India adalah negara yang demokratis.