Komisi Eropa tersangkut kontroversi diplomatik dengan Ukraina

Agnes Szucs

BRUSSEL

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen akan mengirimkan balasan yang berbeda, bukan yang dibocorkan ke pers, untuk undangan dari presiden Ukraina.

Kontroversi diplomatik terbaru Komisi Eropa terungkap sehari sebelumnya oleh outlet berita Politico.

Politico menerbitkan balasan atas undangan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy untuk menghadiri perayaan hari kemerdekaan ke-30 negara itu pada 23-24 Agustus sekaligus pertemuan Platform Krimea yang pertama.

Surat itu ditandatangani oleh Björn Seibert, kepala kabinet presiden Komisi Eropa, alih-alih oleh von der Leyen sendiri, yang secara diplomatis dianggap kontroversial karena posisi Seibert dan Zelenskiy menjadi setara menurut protokol diplomatik.

“Sayangnya, Presiden tidak dapat memberikan respons positif atas undangan Anda karena agenda yang sangat padat,” kata Seibert dalam suratnya.

Pada kenyataannya, Agustus adalah bulan yang paling tidak sibuk bagi UE karena sebagian besar staf UE mengambil cuti tahunan mereka. Ini menyiratkan bahwa von der Leyen lebih tertarik berlibur ketimbang melakukan kunjungan diplomatik.

Perkembangan di perbatasan Rusia-Ukraina, di mana pasukan Rusia dalam jumlah besar dikerahkan serta penolakan undangan membuat komitmen von der Leyen atas Kiev pun dipertanyakan.

Eric Mamer, juru bicara Komisi Eropa, mengonfirmasi keaslian surat itu. Namun, dia bersikeras bahwa itu belum dikirim ke Ukraina dan von der Leyen akan mengirimkan balasannya sendiri.

"Presiden UE akan menegaskan kembali dukungannya untuk Ukraina ke Presiden Zelenskiy selama perayaan hari jadi Ukraina," tambah dia.

Namun, belum jelas apakah von der Leyen akan hadir pada perayaan tersebut.

Sebelumnya, pada Rabu, Menteri Pertahanan Ukraina Andrii Taran meminta dukungan diplomatik Uni Eropa terkait agresi Rusia.

Menurut dia, Rusia telah mengerahkan 43.000 tentara di Krimea dan 110.000 pasukan siap tempur di dekat perbatasan Ukraina.

"Agresi militer Rusia baru-baru ini melibatkan jumlah pasukan Rusia terbesar sejak aneksasi ilegal Krimea pada 2014," kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada Selasa.