Maria Elisa Hospita
20 Agustus 2018•Update: 20 Agustus 2018
Ali Jawad
BAGHDAD
Empat koalisi politik utama Irak telah sepakat membentuk blok mayoritas di parlemen yang akan bertugas membentuk pemerintahan yang baru.
Aliansi ini termasuk koalisi Sairoon pimpinan Moqtada al-Sadr, Blok Kemenangan Perdana Menteri Haider al-Abadi, Gerakan Kebijaksanaan Nasional Ammar al-Hakim, dan Koalisi Nasional Iyad Allawi.
"Kami telah sepakat membentuk blok mayoritas yang akan membentuk pemerintahan baru," kata keempat koalisi itu dalam pernyataan bersama yang dirilis Minggu malam.
Lewat pernyataan itu, mereka menggambarkan blok parlemen sebagai "aliansi lintas sektarian yang memiliki tekad untuk membangun negara berdasarkan hak-hak warga negara, keadilan, dan kesetaraan yang dapat memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya".
Selama dua bulan terakhir, hasil pemilihan parlemen 12 Mei itu menjadi topik perdebatan sengit karena adanya dugaan manipulasi surat suara.
Awal bulan ini, komisi pemilihan umum Irak mengumumkan bahwa hasil penghitungan ulang suara secara manual kurang lebih sama dengan hasil penghitungan suara elektronik sebelumnya.
Menurut komisi, Koalisi Sairoon milik Muqtada al-Sadr meraih 54 kursi parlemen, diikuti oleh koalisi pimpinan Hashd al-Shaabi (48 kursi), dan Blok Kemenangan Perdana Menteri Haider al-Abadi (42 kursi).
Setelah Pengadilan Federal menyetujui hasil penghitungan ulang pada Minggu pagi, anggota parlemen terpilih akan mengadakan sidang pertama untuk memilih ketua majelis baru.
Dalam kurun waktu 30 hari dari sidang pertama itu, majelis akan memilih presiden.
Presiden kemudian akan membentuk pemerintahan, yang harus dirujuk kembali ke parlemen untuk disetujui.
