Walid Abdullah

TRIPOLI 

Kepala Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Libya yang diakui PBB menolak operasi militer Uni Eropa di Mediterania.

Fayez al-Sarraj mengirim pesan tegas ke Dewan Keamanan PBB bahwa negaranya menentang Operasi IRINI untuk memantau embargo senjata PBB di Libya.

Pada 31 Maret, para menteri luar negeri UE menyetujui peluncuran Operasi IRINI.

Misi tersebut rencananya akan beroperasi di udara dan laut dengan menggunakan satelit untuk memastikan bahwa semua negara menghormati larangan penjualan senjata kepada pihak-pihak yang bertikai di Libya.

Pasukan Uni Eropa juga akan mengawasi ekspor minyak ilegal, perdagangan manusia, dan pengawasan pantai.

GNA telah diserang oleh pasukan Haftar sejak April lalu, dan serangan itu telah menewaskan lebih dari 1.000 orang.

Sebagai tanggapan, GNA kemudian meluncurkan Operasi Badai Perdamaian pada 26 Maret untuk melawan serangan di ibu kota.

Sejak wafatnya Muammar Khadaffi pada 2011, dua kursi kekuasaan muncul di Libya, satu di Libya Timur yang didukung oleh Mesir dan Uni Emirat Arab, dan satu lagi di Tripoli yang diakui PBB dan komunitas internasional.

*Ditulis oleh Jeyhun Aliyev