Erric Permana
02 Desember 2019•Update: 03 Desember 2019
JAKARTA
Presiden Joko Widodo dengan tegas menolak usulan amandemen UUD 1945 mengenai penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga perode.
Jokowi -- sapaan akrab Joko Widodo -- menegaskan bahwa dirinya merupakan hasil produk pemilihan langsung.
Dia menginginkan agar amandemen UUD 1945 hanya sebatas mengenai dihidupkannya kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Dia menyarankan agar Indonesia saat ini fokus dalam menyelesaikan permasalahan internal di dalam negeri.
"Kalau ada yang usulkan itu ada tiga [hal] menurut saya, satu ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau menjerumuskan. Itu saja," pungkas dia.
Isu mengenai rencana amandemen UUD 1945 untuk menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode belakangan marak di publik.
Bahkan MPR pun mengakui ada yang mengusulkan hal tersebut.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Arsul Sani mengungkapkan bahwa ada usulan untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Saat ini presiden hanya bisa menjabat selama dua periode dengan masing-masing masa jabatan selama lima tahun.
“Ada yang mengusulkan menjadi tiga kali (masa jabatan), ya itu kan baru sebuah wacana,” kata Arsul, di Gedung DPR RI, Jakarta pada Kamis.
Isu itu muncul pertama kali dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Dalam artikel yang dirilis Jakarta Globe, bos media itu menyebut akan menggulirkan wacana mengamandemen UUD 1945 terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden yang hanya boleh menjabat selama dua kali.
Surya Paloh mengatakan bakal meminta respon dari semua pihak selama tiga tahun ke depan mengenai wacana tersebut.
Jika diterima, maka dirinya yang akan mengajukan amandemen itu.
