Muhammad Abdullah Azzam
24 Desember 2019•Update: 26 Desember 2019
Turgut Alp Boyraz
YERUSALEM
Israel Katz, Menteri Luar Negeri Israel mengungkapkan pihaknya menentang perjanjian tentang pembatasan wilayah maritim yang ditandatangani antara Libya dan Turki bulan lalu.
Perjanjian antara Libya dan Turki itu akan menghalangi rute proyek pipa gas yang akan mengangkut gas Israel ke Eropa melalui bawah Laut Mediterania.
Meski begitu, Israel, Yunani dan Siprus Selatan sedang bersiap untuk menandatangani perjanjian bulan depan untuk pembangunan pipa gas alam di bawah laut itu.
Dalam sebuah wawancara dengan televisi Kanal 13 Israel, Katz mengkonfirmasi bahwa Perdana Menteri Israel Netanyahu menyatakan kepada Pemimpin Siprus Yunani (GASC) bahwa perjanjian Turki-Libya itu bagi Israel ilegal.
Katz mengatakan bahwa posisi resmi pemerintah Tel Aviv adalah menganggap perjanjian antara Turki dan Libya ilegal.
"Meski kami melihat perjanjian ini ilegal, tapi bukan berarti kami akan mengirimkan kapal perang ke Turki," ungkap Katz.
Menteri Israel itu mengatakan dirinya menganggap Presiden Recep Tayyip Erdogan sebagai "musuh".
"Tapi Israel tidak ingin bentrok dengan Turki yang menjadi anggota NATO," lanjut dia.
Pernyataan Katz terkait perjanjian Turki-Libya itu menjadi pernyataan resmi pertama dari otoritas Tel Aviv.
Pada 27 November, Ankara dan Tripoli menandatangani dua nota kesepahaman terpisah: satu tentang kerja sama militer dan yang lainnya tentang batas-batas negara maritim di Mediterania Timur.
Pakta kelautan itu menegaskan hak Turki di Mediterania Timur dalam menghadapi pengeboran sepihak oleh pemerintah Siprus Yunani, sekaligus menjelaskan bahwa Republik Turki Siprus Utara (TRNC) juga memiliki hak atas sumber daya di daerah tersebut. Kesepakatan ini mulai berlaku pada 8 Desember.
