Israel hadapi 'tsunami diplomatik' akibat operasi militer di Gaza

YERUSALEM

Israel menghadapi "krisis diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya" karena eskalasi militernya di Gaza, lapor media lokal Israel pada Rabu, yang menyebut situasi tersebut sebagai "tsunami diplomatik."

Israel tengah menghadapi "salah satu tantangan diplomatik paling berat dalam sejarahnya, seiring meningkatnya kritik internasional atas perangnya di Gaza, termasuk dari sekutu lama Eropa," kata lembaga penyiaran publik Israel KAN.

KAN mengatakan kedudukan diplomatik Israel telah runtuh secara global dalam beberapa minggu, yang berpuncak pada hari Selasa ketika negara-negara besar Eropa mengumumkan serangkaian tindakan terhadap pemerintah Israel.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan Prancis mendukung peninjauan kembali Perjanjian Asosiasi UE-Israel, kerangka kerja terpenting yang mengikat Israel dengan UE.

Di Inggris, pemerintah menjatuhkan sanksi kepada pemukim ilegal Israel dan organisasi yang terlibat dalam kekerasan terhadap komunitas Palestina di Tepi Barat yang diduduki, dan memanggil Duta Besar Israel Tzipi Hotovely untuk memberikan teguran resmi, dan menghentikan negosiasi perdagangan bebas -- tindakan yang dipandang sebagai sinyal ketidakpuasan Perdana Menteri Keir Starmer terhadap kebijakan Israel.

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy, dalam pidatonya di Parlemen, mengatakan bahwa hubungan tidak dapat dilanjutkan “seperti biasa” di bawah pemerintahan Israel saat ini yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Kepala urusan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas kemudian mengumumkan bahwa mayoritas negara anggota Uni Eropa telah sepakat untuk membuka kembali diskusi tentang masa depan perjanjian kemitraan Uni Eropa-Israel.

Namun, sembilan negara – termasuk Jerman, Hongaria, Italia, dan Yunani – menentang langkah tersebut, yang mencerminkan perpecahan yang mendalam di dalam blok tersebut, kata laporan media Israel itu.

KAN mencatat bahwa bahkan dengan mengangkat perjanjian tersebut untuk dibahas, tanpa penarikan resmi, merupakan pukulan diplomatik besar bagi Israel. KAN menambahkan bahwa Prancis dan Belanda secara efektif telah membatalkan dukungan tradisional mereka terhadap Israel.

Meski Italia dan Jerman memilih untuk tidak membuka kembali kesepakatan tersebut, keduanya baru-baru ini mengeluarkan kritik publik yang tajam terhadap kebijakan Israel.

Ketika keretakan semakin dalam dalam sikap Uni Eropa, kata KAN, perhatian sekarang beralih ke AS, sekutu terpenting Israel.

Sementara dukungan publik dari Washington tetap ada, berbagai laporan menunjukkan meningkatnya rasa frustrasi pribadi terhadap Israel atas perang yang berkepanjangan dan terhentinya upaya kemanusiaan.

Israel baru-baru ini meningkatkan perang genosida di Gaza, dengan meluncurkan operasi darat berskala besar yang bertujuan untuk menguasai sebagian besar wilayah kantong itu dan mempercepat pengungsian warga Palestina. Serangan itu bertepatan dengan lawatan Presiden AS Donald Trump ke Teluk minggu lalu.

Mengabaikan tekanan internasional yang meningkat, Israel telah memperketat blokade terhadap Gaza, yang menyebabkan kematian dan cedera pada ratusan orang dalam beberapa hari terakhir.

Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengatakan pada hari Rabu bahwa ribuan warga Palestina yang tidak bersalah tengah dibunuh, dan menyebut tindakan Israel di Gaza “hampir merupakan kejahatan perang.”

Yair Golan, pemimpin Partai Demokrat Israel, juga mengutuk pembunuhan anak-anak oleh pasukan Israel dan kebijakan pemindahan paksa yang masih berlangsung, sambil memperingatkan bahwa Israel berisiko menjadi “negara paria” jika tidak bertindak secara bertanggung jawab.

Sejak 2 Maret, Israel telah mempertahankan blokade ketat terhadap Gaza, menolak masuknya bantuan kemanusiaan dan mendorong wilayah itu ke dalam bencana kelaparan, yang telah merenggut banyak nyawa.

Menolak seruan internasional untuk gencatan senjata, tentara Israel telah melancarkan serangan brutal terhadap Gaza sejak Oktober 2023, menewaskan hampir 53.700 warga Palestina, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di Gaza.