30 Agustus 2017•Update: 30 Agustus 2017
Canberk Yuksel
NEW YORK
Inggris mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar sidang terkait adanya laporan mengenai kekerasan massal terhadap warga sipil dalam operasi pasukan keamanan Myanmar melawan pemberontak Rohingya.
"Inggris meminta pertemuan #UNSC digelar besok untuk membahas situasi Burma. Masalah jangka panjang di #Rakhine perlu diatasi. Mendesak semua pihak untuk menahan diri," kata Mattew Rycroft, Duta Besar Inggris untuk PBB, lewat akun Twitter.
Pertemuan ini rencananya akan digelar Rabu. Dewan Keamanan belum mengumumkannya secara resmi.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak Myanmar untuk memberikan akses ke badan-badan kemanusiaan.
"Sekretaris jenderal sangat prihatin atas laporan mengenai kekerasan massal terhadap warga sipil dalam operasi keamanan di negara bagian Rakhine, Myanmar," kata Guterres.
Konselor Negara Aung San Suu Kyi dalam pernyataan menyebutkan, serangan mematikan di pos-pos perbatasan terjadi pada Jumat, menewaskan 1 tentara, 10 anggota polisi, 1 pejabat imigrasi, dan 77 anggota militan.
Laporan media juga menyebutkan bahwa pasukan keamanan telah menggunakan kekerasan, dengan menyerang desa-desa etnis Rohingya menggunakan mortir dan senapan mesin, sehingga ribuan warga terpaksa mengungsi dari rumah-rumah mereka.
Wilayah tersebut dilanda ketegangan antara umat Buddha dan Muslim sejak kekerasan komunal meletus pada 2012.
Laporan PBB mencatat mengenai adanya pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kejahatan kemanusiaan oleh pasukan keamanan terhadap orang-orang Rohingya. PBB memandang etnis Rohingya sebagai kaum minoritas paling teraniaya di dunia.
Kejahatan terhadap etnis Rohingya di antaranya adalah pemerkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak-anak - pemukulan brutal dan penghilangan paksa. Perwakilan dari Rohingya mengungkap bahwa operasi keamanan Oktober lalu menewaskan 400 korban jiwa.
