LONDON

Inggris akan mengakui negara Palestina sebelum pemilihan umum berikutnya pada tahun 2029, kata seorang menteri Inggris pada Senin.

Berbicara kepada Sky News, Menteri Bisnis dan Perdagangan Jonathan Reynolds mengatakan para menteri ingin dan akan mengakui negara Palestina.

Ketika ditanya apakah pengakuan tersebut akan datang di parlemen yang sedang aktif ini, Reynolds mengatakan, "Di parlemen ini, ya. Maksud saya, jika parlemen ini menghasilkan terobosan yang kita butuhkan."

"Tapi jangan lupa, kita hanya bisa melakukan ini sekali. Jika kita melakukannya dengan cara yang hanya simbolis, tidak mengakhiri konflik ini, apa langkah kita selanjutnya?" ungkap dia.

Beralih ke situasi yang melumpuhkan di Jalur Gaza, dia mengatakan, "Intinya tentang bantuan udara adalah kita tidak bisa menunggu -- kita harus melakukan sesuatu."

"Kita semua dapat melihat rendahnya kemanusiaan yang terlihat," ujar Reynolds.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mendapat tekanan dari beberapa anggota senior pemerintah untuk segera mengakui negara Palestina, menurut laporan media.

Komite Urusan Luar Negeri Parlemen baru-baru ini juga meminta pemerintah untuk segera mengakui negara Palestina "dengan berani dan gagah berani" dalam persiapannya dengan sekutu untuk solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

Ketua komite tersebut Emily Thornberry mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa terdapat "rasa frustrasi yang besar di antara banyak masyarakat Inggris karena pemerintah secara konsisten bertindak terlalu sedikit dan terlambat."

Dalam tanda tekanan lain terhadap Starmer, lebih dari 200 anggota parlemen menandatangani surat lintas partai yang menyerukannya untuk mengakui kenegaraan Palestina.

Tentara Israel telah melancarkan serangan brutal di Gaza sejak 7 Oktober 2023, menewaskan hampir 60.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Pengeboman tanpa henti telah menghancurkan daerah kantong tersebut dan menyebabkan kekurangan pangan.

Pada November tahun lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.