Inggris jatuhkan sanksi pada pengusaha Myanmar dan perusahaannya

LONDON (AA)

Pemerintah Inggris pada Kamis mengumumkan sanksi baru yang ditujukan terhadap seorang pengusaha Myanmar dan perusahaannya.

Pengusaha U Tay Za dan kerajaan bisnisnya Htoo Group “menyumbang dana untuk operasi pembersihan Rohingya 2017 di Rakhine,” ungkap pernyataan dari pemerintah Inggris.

“U Tay Za memiliki kaitan dengan militer melalui hubungannya yang luas dengan rezim junta sebelumnya dan saat ini serta memberikan dukungan untuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dalam perannya dalam membantu militer mendapatkan senjata,” tambah pernyataan itu.

Sanksi tersebut menargetkan rekan bisnis utama junta militer, dan jaringan perusahaannya yang memberikan dukungan keuangan dan senjata kepada militer.

“Langkah ini mengikuti sanksi terhadap perwira militer senior Myanmar dan dunia bisnis setelah kudeta militer Februari lalu,” kata pemerintah Inggris.

“Junta militer tidak menunjukkan tanda-tanda menghentikan serangan brutalnya terhadap rakyat Myanmar,” kata Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab.

“Bersama dengan mitra kami, Inggris akan terus membatasi akses junta ke keuangan dan pasokan senjata yang digunakan untuk membunuh orang tak berdosa, termasuk anak-anak, dan menargetkan mereka yang mendukung tindakan junta,” ujar Raab.

Sanksi baru akan diberlakukan dengan segera dan "membekukan semua aset Inggris yang dipegang oleh Htoo Group dan U Tay Za, serta melarang kegiatan bisnis mereka memasuki Inggris."

"Sanksi tersebut juga akan memblokir orang lain penyedia dana atau sumber ekonomi untuk kedua pihak yang ditunjuk," kata pernyataan itu.

Mengacu pada tudingan “kecurangan pemilu,” militer Myanmar menggulingkan pemerintah partai Liga Nasional untuk Demokrasi pada 1 Februari tahun ini, serta menahan para pemimpin tinggi termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.

Kudeta tersebut telah menyebabkan berbulan-bulan protes dan gerakan pembangkangan sipil massal, yang telah menghadapi kekerasan brutal oleh junta.

Lebih dari 1.040 orang tewas dan lebih dari 7.700 ditangkap oleh pasukan keamanan Myanmar sejak perebutan kekuasaan, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.