Indonesia tingkatkan kerja sama ekonomi dengan Australia

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Indonesia memperkuat kerja sama ekonomi dengan Australia yang merupakan negara yang berdekatan secara geografis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan pers, Senin, mengatakan dalam isu perekonomian dan fiskal, Indonesia dan Australia perlu untuk selalu melakukan pembaruan informasi kebijakan dan berbagi pengalaman masing-masing negara.

“Pembaruan informasi tersebut terkait kebijakan pendapatan dan perpajakan, reformasi struktural, pasar modal dan jasa keuangan, serta ekonomi Internasional,” ungkap Menteri Sri.

Untuk memperkuat hubungan kedua negara khususnya dalam Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (PROSPERA), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg MP menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di Canberra, Australia, Senin.

Beberapa hal yang menjadi cakupan dalam bidang kerja sama ujar dia, antara lain melalui kunjungan bilateral, konferensi/lokakarya, penelitian bersama, pertukaran informasi, magang/pertukaran pegawai, dan jadwal kerja sama tahunan.

“Kedua pihak akan memfasilitasi pertukaran dan pembagian informasi mengenai praktik kebijakan yang terbaik dan berbagi pengalaman teknis melalui PROSPERA,” lanjut Menteri Sri.

Menteri Sri mengatakan sangat menghargai komitmen pemerintah Australia dalam kerjasama yang baik antar kedua negara. Kementerian Keuangan sangat terbantu atas pengalaman Australia dalam mengelola fiskal dan juga reformasi perpajakan.

Melalui PROSPERA, imbuh dia, sejumlah staf senior Kementerian Keuangan Australia ditempatkan di kantor Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan Indonesia.

Kerja sama ini menurut Menteri Sri, memperbarui MoU sebelumnya yang ditandatangani pada tahun 2013. Pada saat itu, Australian Treasurer dan Badan Kebijakan Fiskal telah mengadakan dialog kebijakan ekonomi bilateral (Bilateral Economic Policy Dialogue/BEPD).

“Setiap tahun, Treasury dan BKF akan mendiskusikan dan menentukan prioritas bersama atas keterlibatan dan kerja sama terkait kebijakan di tahun mendatang,” ucap Menteri Sri.

Topik yang dibahas dalam BEPD jelas dia, antara lain topik internasional, regional, maupun bilateral yang menjadi kepentingan bersama.

BEPD melengkapi dialog kebijakan tingkat tinggi (high level policy dialogue/HLPD) yang telah dibentuk tahun 2006 yang dihadiri oleh Pemerintah Indonesia dan Australia serta lembaga penelitian dengan fokus utamanya pada pengembangan kapasitas dan hubungan teknis.