Busra Nur Cakmak
27 Juni 2022•Update: 28 Juni 2022
ANKARA
Ekuador pada Minggu mencabut keadaan darurat yang diberlakukan di enam provinsi menyusul gelombang protes yang dipimpin oleh penduduk asli atau pribumi, kata sebuah pernyataan pemerintah.
"Presiden Republik, Guillermo Lasso, menyatakan berakhirnya keadaan darurat karena kerusuhan dalam negeri yang serius di provinsi Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza dan Imbabura," kata pernyataan itu.
Ekuador mengumumkan keadaan darurat pada 17 Juni di tengah protes keras penduduk asli yang menuntut pemotongan harga bahan bakar.
Pada 13 Juni, kelompok Pribumi di Ekuador turun ke jalan, memprotes kebijakan ekonomi pemerintah.
Para demonstran memblokir jalan-jalan di provinsi Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, Napo, dan Tungurahua, menurut pers setempat.
Lebih dari 53 LSM dilaporkan berpartisipasi dalam demonstrasi tersebut.
Akibat krisis ekonomi dan sosial yang serius dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mengatakan reformasi keuangan diperlukan untuk menghidupkan kembali ekonomi karena utang IMF.
Penduduk asli di negara ini berjumlah lebih dari 1 juta dari populasi sekitar 18 juta.
Pada tahun 2019, polisi anti huru hara menghadapi kelompok Pribumi yang memprotes langkah-langkah penghematan mantan Presiden Lenin Moreno dan memaksanya membatalkan rencananya menaikkan harga bahan bakar.
Presiden Lasso mengatakan pihak berwenang tidak akan membiarkan "kelompok politik mengacaukan Ekuador, mengambil untung dari kekacauan, dan melumpuhkan negara."
Para pemimpin adat memperingatkan bahwa protes akan berlanjut sampai Lasso mengabulkan pada tuntutan mereka.
