HAMILTON, Kanada 

Riyad Mansour, Duta besar Palestina untuk PBB, pada Rabu menuduh Israel berusaha memaksakan solusi militer terhadap konflik di Gaza dengan "menghilangkan sebuah bangsa."

"Israel telah melancarkan perang besar-besaran terhadap rakyat Palestina. Israel berusaha memaksakan solusi militer terhadap konflik tersebut dengan melenyapkan satu bangsa," kata Mansour dalam sidang Dewan Keamanan PBB.

Menyebut Israel menggunakan taktik "genosida" dan "apartheid" untuk mencapai tujuan kolonialnya, Mansour menegaskan bahwa warga Palestina tengah menderita "penghinaan, pemindahan, kehancuran, kerusakan, dan kematian" dalam skala yang belum pernah terjadi sejak Nakba.

Pada Mei 1948, negara Israel didirikan di tanah Palestina yang diduduki, dengan menggusur lebih dari 750.000 warga Palestina dalam peristiwa yang dikenal sebagai Nakba, atau “Bencana Besar.”

"Alih-alih mengakhiri Nakba, para pemimpin ekstremis fasis Israel telah memutuskan untuk mencoba membawanya ke kesimpulan akhir: Palestina tanpa warga Palestina," tambah Mansour.

Memaparkan kerugian akibat serangan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki sejak Oktober lalu, dia mengatakan sekitar 700 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 150 anak-anak, dan 6.000 orang lainnya terluka.

“Bagaimana seseorang bisa membenarkan pengiriman senjata ke tentara yang terdaftar atas kejahatannya terhadap anak-anak kita, atau memberikan dukungan apa pun kepada pemerintah yang sedang melakukan aneksasi dan genosida, yang mengingkari hak rakyat kita untuk menentukan nasib sendiri dan mengingkari hak bangsa kita dan mereka yang membentuknya untuk hidup?”

"Itu tidak dapat dibenarkan, jadi tidak ada senjata, tidak ada uang, tidak ada perdagangan, tidak ada perisai untuk membantu Israel melakukan kejahatannya terhadap rakyat Palestina. Dengan kata lain, tidak ada keterlibatan," ujar dia.

Mansour berpendapat bahwa agresi militer Israel, yang dibingkai sebagai tindakan menjaga "keamanan", sebenarnya menciptakan "ketidakamanan."

Dia juga mengatakan bahwa kebijakan Israel dirancang untuk mencegah solusi dua negara dan menyerukan aksi internasional yang tegas terhadap "tindakan ilegal" Israel.

"Palestina tetap menjadi ujian paling penting bagi tatanan hukum internasional, ujian yang tidak boleh diabaikan," imbuh dia.

Perwakilan tetap Aljazair untuk PBB Amar Bendjama mendukung pernyataan Mansour, dan mengkritik kegagalan diplomasi dan tidak adanya tindakan dari masyarakat internasional.

"Jika kita berkumpul di sini hari ini, itu karena diplomasi telah gagal. Itu karena Dewan Keamanan ini, yang diberi tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, belum melaksanakan tugasnya," kata dia.

Bendjama mengatakan bahwa jika gencatan senjata ditegakkan, "lebih dari 33.000 warga Palestina, setengahnya adalah wanita dan anak-anak, akan selamat."

Bendjama menekankan bahwa "tidak boleh ada standar ganda dalam mengakui penderitaan" dan mengutuk kekerasan yang terus berlanjut di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki sebagai "hukuman kolektif."

Dia mendesak DK PBB untuk mengambil tindakan segera guna mencegah eskalasi lebih lanjut dan menegakkan hukum internasional.