Dewan Keamanan PBB desak de-eskalasi di Libya

Michael Hernandez

WASHINGTON

Dewan Keamanan (DK) PBB pada Senin mendesak semua pihak yang bertikai di Libya untuk menahan diri.

Dalam sebuah pernyataan, anggota Dewan Keamanan mendesak semua pihak berkomitmen untuk melakukan gencatan senjata dan menyatakan keprihatinan khusus tentang pelanggaran embargo senjata yang dibuat oleh utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Ghassan Salamé dalam pengarahannya.

DK PBB juga mengungkapkan keprihatinan atas meningkatnya keterlibatan tentara bayaran dalam konflik tersebut.

"Anggota Dewan Keamanan menegaskan kembali seruan mereka pada semua warga Libya untuk bekerja secara konstruktif menuju penyatuan institusi militer dan ekonomi Libya; membentuk pasukan keamanan nasional yang bersatu dan diperkuat di bawah otoritas pemerintah sipil, dan Bank Sentral Libya yang bersatu," tambah pernyataan itu.

Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Libya mengatakan pada Senin bahwa pasukan Haftar yang berbasis di Libya Timur telah menewaskan sedikitnya 16 orang.

GNA - yang diakui secara internasional - menyebut serangan di Ibu Kota Tripoli dan kota Murzuq itu sama dengan kejahatan perang.

Pada April, pasukan Haftar meluncurkan kampanye militer untuk merebut Tripoli dari GNA yang diakui secara internasional, tetapi mereka sejauh ini terus menghadapi kegagalan.

Menurut data PBB, lebih dari seribu orang terbunuh sejak awal operasi dan lebih dari 5.000 orang terluka.

Sejak penggulingan pemerintahan Muammar Khaddafi pada 2011, dua poros kekuasaan yang saling bersaing muncul di Libya, satu di Libya Timur yang didukung oleh Mesir dan Uni Emirat Arab, dan satu lagi di Tripoli yang mendapat pengakuan PBB dan internasional.