Dunia
CSTO akan kerahkan pasukan penjaga perdamaian di Kazakhstan
Organisasi keamanan regional itu akan mengirim pasukan dalam upaya menstabilkan situasi di tengah protes nasional
Ali Cura |
06.01.2022 - Update : 07.01.2022
MOSKOW
Aliansi militer yang dipimpin Rusia mengumumkan pada Rabu malam bahwa mereka akan mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Kazakhstan saat kerusuhan besar-besaran meletus akibat protes nasional terhadap kenaikan harga bahan bakar.
Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, ketua Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) saat ini, mengatakan organisasinya mempertimbangkan ancaman terhadap keamanan nasional dan kedaulatan Kazakhstan sebelum mencapai keputusan.
Dewan Keamanan CSTO, badan tertinggi organisasi itu, memutuskan untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian untuk waktu terbatas guna menstabilkan kondisi di Kazakhstan.
Sebelumnya, Presiden Kazakh Kassym-Jomart Tokayev meminta bantuan CSTO, aliansi militer yang menyatukan enam bekas republik Soviet termasuk Rusia, untuk mengakhiri kerusuhan yang dia gambarkan sebagai “ancaman teroris. ”
Protes di negara bekas Soviet
Protes pecah pada 2 Januari ketika pengemudi mengadakan demonstrasi menentang kenaikan harga bahan bakar di kota Zhanaozen di Mangystau, yang kemudian menyebar ke kota Aktau.
Protes di kota-kota barat Atyrau, Aktobe dan Oral, di mana cadangan minyak dan gas berada, menyebar ke kota-kora lain Kazakhstan yang berubah menjadi demonstrasi publik.
Saat protes menyebar ke seluruh negeri pada hari sebelumnya, Tokayev mengumumkan keadaan darurat di kota Almaty dan wilayah kaya minyak Mangystau antara 5-19 Januari untuk menjaga keamanan publik.
Sementara polisi menggunakan granat kejut dan gas air mata untuk membubarkan para pengunjuk rasa.
Bentrokan meletus antara polisi dan demonstran yang berujung pembakaran mobil polisi oleh pengunjuk rasa.
Tokayev menerima pengunduran diri pemerintah melalui dekrit presiden.
Selanjutnya demonstrasi meluas secara nasional yang diikuti oleh pemberlakukan keadaan darurat di seluruh negeri.
Merespons aksi protes, pemerintah memutuskan untuk mengontrol harga LPG, bensin, solar dan produk makanan pokok selama 180 hari.
