Muhammad Abdullah Azzam
30 Desember 2020•Update: 30 Desember 2020
Elena Teslova, Rabia Iclal Turan
MOSKOW
Para menteri luar negeri Turki dan Rusia pada Selasa bertemu di Sochi untuk membahas masalah internasional dan mempersiapkan pertemuan presiden kedua negara.
Menlu Turki Mevlut Cavusoglu bertemu dengan sejawatnya dari Rusia Sergey Lavrov di kota Sochi, Rusia menjelang pertemuan yang direncanakan Dewan Kerja Sama Tingkat Tinggi Rusia-Turki, yang akan dipimpin bersama oleh kedua presiden.
Pertemuan dewan di tingkat presiden akan diadakan di Turki, "segera setelah situasi memungkinkan," kata menteri Turki Cavusoglu, saat berbicara pada konferensi pers setelah pertemuan tersebut.
Sebelumnya, dewan terkait harus membahas sejumlah masalah, termasuk pemulihan penuh rezim bebas visa bagi warga Turki dan peningkatan kuota pengiriman sayuran dan buah-buahan dari Turki ke Rusia untuk menghidupkan kembali neraca perdagangan, yang telah terkena dampak negatif pandemi, kata Cavusoglu.
Ditanya tentang kerja sama dengan Rusia dalam pengembangan vaksin virus korona Sputnik V, menteri Turki mengatakan hal itu berjalan dengan baik, dan kedua pihak sepakat untuk mengatur produksi bersama vaksin tersebut.
“Kita tidak berbicara pengiriman sepihak, kita berbicara tentang produksi bersama,” tutur dia.
Sementara itu, Lavrov mengatakan implementasi proyek terbesar antara Rusia-Turki, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir Akkuyu dan pengembangan lebih lanjut pipa gas TurkStream, akan selesai tepat waktu meskipun ada penyesuaian kondisi karena pandemi.
Dia juga menekankan tekad Turki untuk melanjutkan kerja sama militer meskipun ada sanksi, yang disebutnya sebagai "upaya untuk mempromosikan kepentingan industri AS dengan metode yang tidak adil".
Cavusoglu mengatakan Rusia dan Turki menjadi objek sanksi Barat karena mereka mengejar kebijakan independen dalam urusan internasional, berdasarkan prioritas nasional, dan mencari kebaikan bersama melalui keseimbangan dan kerja sama.
Sebaliknya, Cavusoglu mengecam kebijakan "tidak sah" sanksi AS terhadap Turki atas pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia.
“Itu melanggar hak kedaulatan kami,” kata Cavusoglu, menekankan bahwa negaranya tidak akan menyerah dari tekadnya.
Menyoroti Turki telah menandatangani kesepakatan untuk sistem pertahanan udara S-400, Cavusoglu menekankan bahwa Turki tidak akan dihentikan.
Dia juga menambahkan bahwa Turki menentang kebijakan sanksi, mengingat bahwa Ankara tidak setuju dengan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia dan Iran dan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah melalui dialog.
- Agenda internasional
Kedua menteri menggarisbawahi bahwa mereka memprioritaskan penyelesaian masalah di Nagorno-Karabakh sambil membahas agenda internasional lainnya.
"Kami menyambut keinginan Ankara untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memenuhi kewajiban mereka,” kata Menlu Rusia Lavrov.
“Khususnya, dalam kerangka perjanjian yang ditandatangani oleh presiden Rusia, Azerbaijan, dan perdana menteri Armenia pada 9 November, serta dalam kerangka kerja pusat militer bersama Rusia-Turki untuk memantau implementasi gencatan senjata," imbuh Lavrov.
Lavrov dan Cavusoglu menegaskan kembali komitmennya terhadap format Astana, karena telah membuktikan keefektifan dan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah yang paling mendesak terkait dengan situasi di lapangan.
"Kami berbicara tentang bagaimana menerapkan kesepakatan presiden kami di zona de-eskalasi Idlib. Tugas-tugas ini sedang dilakukan, kami ingin itu terjadi lebih cepat," kata Lavrov.
Mengenai krisis di Libya, Cavusoglu mengatakan tidak ada negara atau orang, termasuk panglima perang Haftar, memiliki hak untuk meminta Turki meninggalkan Libya.
“Kami memiliki alasan yang sah untuk berada di sana,” tegas dia.
Cavusoglu menekankan bahwa Turki tidak mencari keuntungan di Libya, tetapi ingin membantu pencapaian persatuan nasional dan terjalinnya dialog antar pihak di negara itu.
Dia juga menekankan bahwa komunitas global harus berperan lebih aktif dalam mendorong pihak-pihak Libya menuju perdamaian.