Bank Dunia sarankan 3 prioritas untuk pemulihan ekonomi Indonesia

JAKARTA

Bank Dunia (World Bank) mengatakan ada tiga prioritas yang perlu dilakukan Indonesia agar bisa memulihkan perekonomiannya yang terdampak pandemi Covid-19.

Country Director World Bank Indonesia Satu Kahkonen mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 diperkirakan terjun menjadi nol persen seiring dengan merosotnya perekonomian Asia Timur dan Pasifik.

Kawasan ini diperkirakan hanya tumbuh 0,5 persen setelah pada tahun lalu kawasan tersebut mampu tumbuh mendekati 6 persen.

Menurut dia perkiraan ini berdasarkan tiga faktor, pertama ekonomi global terkontraksi 5,2 persen, kemudian aktivitas ekonomi Indonesia mulai kembali dibuka secara penuh pada Agustus, serta tidak ada gelombang kedua penyebaran Covid-19.

“Oleh karena itu, prioritas pertama untuk pemulihan ekonomi yang harus dilakukan adalah menghilangkan hambatan dalam bisnis dan ketenagakerjaan melalui omnibus law,” ujar Kahkonen dalam diskusi virtual, Kamis.

Dia mengatakan omnibus law diperlukan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi, menarik investor, serta meningkatkan daya saing dan potensi investasi.

“Dengan menghilangkan hambatan besar dalam investasi, omnibus law akan menjadi langkah pertama untuk merombak kerangka regulasi investasi,” lanjut Kahkonen.

Kahkonen mengatakan perbaikan regulasi juga bisa memberikan sinyal kepada dunia bahwa Indonesia terbuka untuk aktivitas bisnis.

Namun, dia mengatakan Indonesia harus memodifikasi bagian-bagian dalam omnibus law yang berpotensi merusak alam dan lingkungan hidup.

“Prioritas kedua yang harus dilakukan adalah mereformasi BUMN untuk mendorong investasi pada sektor infrastruktur,” jelas Kahkonen.

Menurut dia, kesenjangan anggaran pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat besar, sekitar USD1,6 triliun sehingga menghambat pengembangan ekonomi nasional.

“Besarnya kesenjangan anggaran tersebut sangat besar yang tidak bisa dipenuhi hanya melalui dana APBN, sehingga memerlukan mobilisasi dana swasta yang lebih besar,” imbuh dia.

Dia menilai bahwa BUMN selama ini menjadi pusat dalam pembangunan infrastruktur, namun terhambat pada terbatasnya fiskal pemerintah dan anggaran perusahaan, sehingga memaksa BUMN melakukan pembiayaan melalui utang.

“Sebagai hasilnya, beberapa BUMN saat ini mengalami kesulitan keuangan, sehingga mereformasi BUMN dengan mengkatalisasi partisipasi sektor swasta dalam pembangunan menjadi kunci dalam mendorong investasi di sektor infrastruktur,” urai Kahkonen.

Kemudian, prioritas ketiga yang harus dilakukan Indonesia adalah mengakselerasi reformasi kebijakan perpajakan untuk memulihkan pendapatan negara dalam kondisi perekonomian yang cenderung menurun.

Dia mengatakan perlambatan ekonomi saat ini membuat pemerintah memberikan dukungan melalui berbagai paket kebijakan yang kemudian diterjemahkan pada peningkatan utang pemerintah akibat dari penerimaan perpajakan yang merosot.

Kondisi ini membuat prioritas belanja pembangunan pemerintah untuk kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang sangat dibutuhkan menjadi terhambat.

“Oleh karena itu, reformasi untuk meningkatkan pendapatan menjadi sangat penting dalam mencegah peningkatan utang untuk menutupi kebutuhan belanja,” lanjut dia.

Kahkonen menegaskan bahwa Bank Dunia berkomitmen mendukung pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat pandemi Covid-19.

“Kita siap mendukung dan membantu pemerintah melalui desain kebijakan dan respon untuk menyelamatkan banyak nyawa, melindungi masyarakat rentan, dan mengakselerasi pemulihan ekonomi,” pungkas Kahkonen.