Dunia
AS puji kesepakatan pembagian kekuasaan di Sudan
Dewan militer Sudan menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan dengan oposisi pada Sabtu
Ali Murat Alhas |
18.08.2019 - Update : 19.08.2019
Juru Bicara Departemen Luar Negeri Morgan Ortagus
ANKARA
AS mengucapkan selamat kepada Dewan Militer Transisi Sudan (TMC) dan Pasukan untuk Kebebasan dan Perubahan (FFC) yang telah mencapai kesepakatan politik dan menandatangani deklarasi konstitusional.
"Kami terdorong langkah pertama ini yang merupakan pembentukan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh warga sipil," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Morgan Ortagus dalam pernyataan resminya pada Sabtu.
"Amerika Serikat memuji para mediator dari Uni Afrika dan Pemerintah Ethiopia atas upaya mereka menengahi perjanjian penting ini," tambah dia.
Dia mengatakan Washington mengharapkan pelantikan dewan berdaulat pada 19 Agustus dan penunjukan perdana menteri pada 20 Agustus berjalan lancar.
Sebelumnya perwakilan dari TMC dan FFC pada setuju untuk melakukan pembagian kekuasaan pada Sabtu.
Menurut kesepakatan itu, dewan yang berdaulat - terdiri dari enam warga sipil dan lima personel militer - akan memerintah Sudan sampai terselenggaranya pemilu.
Menurut perjanjian itu, seorang perdana menteri akan ditunjuk dengan persetujuan dewan pada 20 Agustus, untuk dilantik di hadapan dewan dan kepala Mahkamah Agung pada 21 Agustus.
Sudan bergejolak sejak 11 April, ketika militer mengumumkan “pemecatan” Presiden Omar al-Bashir yang berkuasa selama 30 tahun, setelah aksi demonstrasi rakyat selama berbulan-bulan.
Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
"Amerika Serikat memuji para mediator dari Uni Afrika dan Pemerintah Ethiopia atas upaya mereka menengahi perjanjian penting ini," tambah dia.
Dia mengatakan Washington mengharapkan pelantikan dewan berdaulat pada 19 Agustus dan penunjukan perdana menteri pada 20 Agustus berjalan lancar.
Sebelumnya perwakilan dari TMC dan FFC pada setuju untuk melakukan pembagian kekuasaan pada Sabtu.
Menurut kesepakatan itu, dewan yang berdaulat - terdiri dari enam warga sipil dan lima personel militer - akan memerintah Sudan sampai terselenggaranya pemilu.
Menurut perjanjian itu, seorang perdana menteri akan ditunjuk dengan persetujuan dewan pada 20 Agustus, untuk dilantik di hadapan dewan dan kepala Mahkamah Agung pada 21 Agustus.
Sudan bergejolak sejak 11 April, ketika militer mengumumkan “pemecatan” Presiden Omar al-Bashir yang berkuasa selama 30 tahun, setelah aksi demonstrasi rakyat selama berbulan-bulan.
