AS jatuhkan sanksi pada Turki atas operasi Suriah

Servet Gunerigok

WASHINGTON

Pada Senin, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi atas dua kementerian Turki dan tiga pejabat senior pemerintah Turki atas operasi anti-teror Turki di utara Suriah.

Washington memberlakukan sanksi pada Kementerian Pertahanan Nasional Turki dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Turki. Selain itu kepada Menteri Pertahanan Nasional Hulusi Akar, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Fatih Donmez, dan Menteri Dalam Negeri Suleyman Soylu.

"Kami siap untuk menjatuhkan sanksi tambahan kepada pejabat dan entitas Pemerintah Turki, jika diperlukan," demikian pernyataan Departemen Keuangan AS.

Menurut undang-undang AS, mereka yang disebutkan dalam daftar sanksi, menghadapi pemblokiran properti (jika ada) dan dicegah memiliki hubungan dagang dengan AS.

Turki meluncurkan Operasi Mata Air Perdamaian pada 9 Oktober untuk mengusir teroris dari Suriah utara demi mengamankan perbatasan Turki dengan Suriah.

Tujuan lainnya ialah membantu mengembalikan rasa aman bagi para pengungsi Suriah yang akan kembali, serta memastikan integritas wilayah Suriah.

Ankara ingin membersihkan Suriah utara di sebelah timur Efrat PKK dan cabang Suriahnya, PYD/YPG. Selama lebih dari 30 tahun kampanye teror melawan Turki, kelompok PKK - yang dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa - bertanggung jawab atas kematian 40.000 orang, termasuk wanita, anak-anak dan bayi.

Pengumuman sanksi kepada Turki itu muncul tak lama setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan pemerintahannya "akan segera" mengeluarkan perintah eksekutif yang mengesahkan kemungkinan pengenaan sanksi terhadap Turki, termasuk terhadap pejabat Turki saat ini dan mantan pejabat pemerintah.

Dalam pernyataan yang diunggah di Twitter, Trump juga menambahkan bahwa tarif baja akan kembali dinaikkan menjadi 50 persen dan negosiasi perdagangan senilai USD100 miliar akan dihentikan "segera" oleh Departemen Perdagangan AS.

Dalam jumpa pers dengan Menteri Keuangan Steve Mnuchin, Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan Trump meminta Turki untuk menghentikan operasinya dan memberlakukan gencatan senjata langsung dan memulai negosiasi dengan PYD / YPG.

"Presiden telah mengarahkan saya untuk memimpin delegasi ke Turki untuk memulai pembicaraan ini," kata Pence.

Para pemimpin Turki telah berulang kali mengatakan operasi itu tidak menargetkan Kurdi, hal ini bertentangan dengan retorika dari kalangan anti-Turki yang menuduh bahwa militer Turki merugikan warga sipil dalam perang melawan sisa-sisa kelompok teror Daesh/ISIS.

Pada Sabtu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki akan memikul tanggung jawab atas pengikut Daesh yang ditahan di pusat-pusat penahanan di Suriah utara.