ISTANBUL 

Amerika Serikat (AS) mencabut lebih dari 6.000 visa pelajar tahun ini karena melebihi batas waktu dan berbagai pelanggaran hukum, termasuk "dukungan terhadap terorisme," demikian laporan Fox News pada Senin.

Sekitar 6.000 visa yang dibatalkan pada tahun 2025 sejauh ini sebagian besar disebabkan oleh melebihi batas waktu visa atau kasus hukum yang melibatkan penyerangan, mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau narkoba, perampokan, atau mendukung terorisme, kata Departemen Luar Negeri kepada kantor berita AS.

Seorang pejabat senior berpendapat bahwa setiap visa pelajar yang dicabut di bawah pemerintahan Trump terjadi karena individu tersebut melanggar hukum atau menyatakan dukungan terhadap terorisme.

Dalam beberapa kasus yang mendapat banyak perhatian, AS telah mengutip dugaan dukungan terhadap terorisme untuk mencoba mendeportasi mahasiswa yang mengatakan bahwa pada kenyataannya mereka justru secara damai menyuarakan dukungan terhadap hak-hak warga Palestina.

Pelanggaran hukum jadi penyebab mayoritas pembatalan

Hampir 4.000 visa dicabut karena pengunjung melanggar hukum saat berada di negara tersebut, termasuk catatan penyerangan dan DUI. Sekitar 800 pelajar visanya dicabut karena insiden terkait penyerangan, dan mereka menghadapi penangkapan atau tuntutan, kata pejabat itu.

Sekitar 200-300 orang kehilangan visa karena “mendukung terorisme,” tambah sumber tersebut.

Pejabat itu mengatakan Departemen Luar Negeri AS melaporkan pencabutan sekitar 40.000 total visa pada tahun 2025, dibandingkan dengan 16.000 (kurang dari sepertiga) selama periode waktu yang sama di bawah Joe Biden, presiden AS sebelumnya.

Tindakan keras ini merupakan bagian dari agenda imigrasi Trump yang lebih luas, "America First", yang menampilkan persyaratan pemeriksaan yang lebih ketat termasuk pengungkapan media sosial dan peningkatan pemantauan terhadap aktivitas yang dianggap bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional AS.

Banyak mahasiswa, pengacara, dan aktivis sayap kanan mengatakan bahwa alasan "mendukung terorisme" dan "bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional" sering digunakan sebagai dalih untuk menyasar mahasiswa yang mendukung hak-hak Palestina dan isu-isu lain yang tidak didukung oleh pemerintahan Trump.