ANKARA

China pada Selasa memperingatkan Amerika Serikat (AS) terhadap pendekatan "pembicaraan dan ancaman" dan mendesak Washington untuk bekerja sama dengan Beijing guna memulihkan hubungan ekonomi yang stabil.

Juru bicara Kementerian Perdagangan China memberikan komentar tersebut sebagai tanggapan atas klaim AS bahwa China telah menunda panggilan telepon yang direncanakan untuk membahas kontrol ekspor tanah jarang baru-baru ini, menurut kantor berita Xinhua News yang dikelola pemerintah.

"Pihak AS tidak bisa mengupayakan perundingan di satu sisi, sementara di sisi lain mengancam akan memberlakukan langkah-langkah pembatasan baru. Ini bukan cara yang tepat untuk menjalin hubungan dengan China," ujar juru bicara tersebut.

Juru bicara tersebut menekankan bahwa China telah memberi tahu AS sebelumnya melalui mekanisme dialog pengendalian ekspor bilateral dan bahwa kedua belah pihak telah mengadakan konsultasi tingkat kerja pada Senin.

Kementerian tersebut menegaskan kembali kesediaan Beijing untuk terlibat dalam dialog sambil mengharapkan Washington mengambil pendekatan yang seimbang dan konstruktif dalam mengelola perbedaan perdagangan.

Pada hari Jumat, Presiden AS Donald Trump berjanji untuk mengenakan tarif baru sebesar 100 persen pada barang-barang China dan membatasi ekspor "perangkat lunak penting" mulai 1 November, setelah Beijing mengumumkan pembatasan ekspor mineral tanah jarang.

Pada hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menepis ancaman Trump mengenai tarif 100 persen terhadap impor China, dengan menekankan bahwa langkah tersebut “bukan cara yang tepat” untuk menangani hubungan bilateral.

Namun, dalam rangkaian peristiwa yang mengejutkan pada Minggu, Trump mengatakan bahwa ketegangan perdagangan dengan China akan diselesaikan, memposting pesan yang meyakinkan hanya beberapa hari setelah mengancam tarif 100 persen.

China telah memperluas pembatasan ekspor tanah jarang, memberlakukan batasan pada teknologi pemrosesan dan manufaktur, serta melarang kerja sama dengan perusahaan asing tanpa otorisasi pemerintah sebelumnya.