Panas dingin sengketa wilayah Malaysia, Singapura

Muhammad Latief dan Pizaro Gozali

JAKARTA

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad menunjukkan sikap kerasnya pada tetangga terdekatnya, Singapura. Persis seperti yang dia lakukan dulu saat dia berkuasa untuk pertama kalinya, puluhan tahun lalu.

Rupanya, setelah lebih dari 15 tahun menjadi warga negara biasa, Dr M masih menyimpan obsesinya atas negara kota itu.

Saat baru menjabat, Mahathir sudah berkomitmen tidak melanjutkan proyek pembangunan kereta cepat Singapura-Malaysia. Padahal proyek ini sudah ditandatangani oleh Najib Razak, perdana menteri Malaysia yang dia kalahkan dalam pemilu yang berlangsung ketat.

Alasannya karena Malaysia kekurangan anggaran setelah digerogoti skandal korupsi 1MDB yang melibatkan Najib Razak. Padahal proyek ini diklaim akan mempercepat mobilitas warga, dari sebelumnya 5 jam menjadi 90 menit.

Awal Desember, Malaysia melanjutkan “provokasinya”. Menteri Perhubungan Malaysia Anthony Loke mengatakan negaranya akan mengambil lagi pengelolaan wilayah udara di Johor Selatan.

Ini langkah yang menyakitkan bagi Singapura. Karena pengelolaan bandara ini merupakan kesepakatan kedua negara pada 1973 yang disetujui oleh International Civil Aviation Organization.

Malaysia juga bikin geram Singapura dengan memperpanjang batas pelabuhan Johor Baru ke perairan yang diklaim Singapura sebagai miliknya.

Malaysia juga mulai mengutak-utik Perjanjian Air 1962, dengan meninjau ulang harga air Sungai Johor yang dianggap terlalu murah.

Langkah-langkah Mahathir dan Malaysia ini menempatkan hubungan diplomatik mereka dengan Singapura pada level terbawah sejak beberapa tahun terakhir.

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Sofwan Al Banna mengatakan tensi hubungan Singapura dan Malaysia meninggi sejak kedua negara tak menemui kesepakatan soal batas wilayah pada 1979.

Saat itu, Malaysia menerbitkan peta yang mengklaim wilayah perairannya, termasuk wilayah Pedra Branca, serta di daerah-daerah yang dekat dengan timur dan barat Singapura.

Klaim Malaysia ini ditolak Singapura karena dianggap menerobos wilayah kedaulatannya.

Pada 1980, Singapura mengajukan protes atas peta yang mencaplok Pulau Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge.

Singapura berargumen Pedra Branca adalah adalah terra nullius, atau pulau yang tidak pernah dimiliki oleh negara mana pun.

International Court of Justice (IJC) memenangkan Singapura atas pulau Pedra Branca. Sementara Malaysia mendapatkan Middle Rocks. Setelah putusan pengadilan tertinggi PBB itu, konflik tidak berhenti.

Ketegangan pengelolaan wilayah udara Johor Selatan dimulai dari protes Malaysia yang berkaitan dengan penerbitan Instrument Landing System (ILS) dan ILS Approach Procedures untuk Seletar Airport pada 1 Desember 2018.

Prosedur ILS mengacu pada fasilitas bantuan navigasi bandara yang memberikan panduan vertikal dan horizontal bagi para pilot saat penerbangan turun serta mendekati landasan pacu.

Namun, Singapura menolak protes Malaysia. Sebab mereka merasa sudah mendapatkan persetujuan internasional.

Jika aturan itu akan diubah, maka harus melalui mekanisme teknokratik di Organisasi Penebangan Internasional (ICAO), klaim Singapura.

Klaim Malaysia yang dianggap memperluas batas laut hingga mendekati perairan Tuas yang dikuasai Singapura juga memicu ketegangan. Singapura menyatakan sejumlah kapal Malaysia hilir mudik dan menerobos perairan Tuas tanpa izin.

Negara kecil ini wanti-wanti tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap tindakan tersebut dan siap menyelesaikan masalah secara damai dengan hukum internasional.

Faktor Mahathir

Di bawah kepemimpinan Tun Mahathir, Malaysia bergeming dari semua protes Singapura.

Mereka menyatakan akan mengambil langkah-langkah menurunkan ketegangan, bersedia bernegosiasi tentang batas laut, namun tetap tidak akan menarik kapal-kapalnya.

“Kita tidak ingin konflik dengan Singapura. Walau terkadang ada klaim yang berlebihan, kami bisa menyelesaikannya melalui negosiasi," kata Mahathir pada media.

Namun, Mahathir tetap menaruh kapal-kapal Malaysia di sekitar perbatasan karena Malaysia belum memutuskan langkah lebih jauh merespons perselisihan ini.

“Kapal-kapal Singapura berada di sana. Kapal-kapal Malaysia juga berada di sana,” jelas Mahathir.

Singapura menekankan pentingnya dialog dan siap untuk terlibat dengan Malaysia dalam menyelesaikan masalah secara damai.

Singapura mengusulkan pertemuan bilateral kedua negara berlangsung pada Januari 2019. Hal ini untuk menyambut tawaran Malaysia untuk melakukan diskusi bilateral.

Namun Singapura mengatakan pertemuan bilateral dengan Malaysia Januari 2019 menjadi tak kondusif karena Malaysia tetap tidak mau menarik seluruh kapalnya.

Menteri Perhubungan Singapura Khaw Boon Wan mengatakan Malaysia masih meletakkan dua kapalnya yang diklaim Khaw berada di perairan Singapura. Situasi ini membuat pertemuan kedua negara pada Januari mendatang menjadi tidak kondusif.

Bagi Sofwan, menilai memanasnya kembali hubungan kedua negara tak lepas dari pergeseran kepemimpinan di Malaysia.

Mahathir memang dikenal sebagai pemimpin yang berkali-kali bersuara keras dengan Singapura saat memimpin Malaysia. Dalam sebuah wawancara, Mahathir mengatakan, “Sejauh menyangkut Malaysia, Singapura adalah negara asing."

"Jika kita ingin melakukan sesuatu di dalam negara kita, kita tidak perlu meminta izin kepada siapa pun," katanya.

Karena itulah, sejak menjabat Mahathir ingin meninjau ulang proyek infrastruktur Malaysia terkait dengan dana-dana luar, terutama dengan Singapura.

Mahathir, kata Sofwan, menilai banyak sejumlah proyek infrastruktur Malaysia dengan Singapura disepakati di era Najib Razak tidak bermanfaat dan merugikan keuangan negara.

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Ayusia Sabhita Kusuma juga menekankan faktor Mahathir dan Koalisi Pakatan Harapan yang memengaruhi kebijakan ”keras” pada Singapura.

“Apalagi di masa kepemimpinan Mahathir ini perekonomian negara terpuruk akibat hutang dan juga maraknya korupsi dari pemerintahan (perdana menteri) Najib (Razak),” ujar dia.

Menurut Ayu, Malaysia-Singapura memang mempunyai luka lama sejak keduanya bergabung dalam Federasi Malaysia dan dua tahun kemudian Singapura keluar karena berbagai perbedaan.

Dulu pada 2003, sebelum mengakhiri masa jabatannya, Mahathir mengungkapkan rencana proyek “jembatan bengkok”. Yaitu jembatan berbentuk huruf “S” untuk mengganti jalan sepanjang 1 kilometer yang menghubungkan Malaysia dan Singapura.

Jembatan itu sedemikian rupa akan dirancang agar memungkinkan kapal-kapal bisa menyeberangi Selat Johor, sebuah rencana yang memberikan pendapatan besar bagi Malaysia.

Singapura tidak pernah setuju, mereka mengatakan proyek itu tidak perlu karena jalan lintas dalam kondisi baik.

Dua pengganti Mahathir, yaitu Abdullah Badawi dan Najib Razak tidak pernah merealisasikan proyek ini.

Kini setelah kembali berkuasa, Dr M, sepertinya akan mewujudkan impiannya itu. Sebuah langkah yang membuat Singapura dan investor-investornya ketar-ketir.

Pasti kompromi

“Sebenarnya kedua negara saling bergantung. Pasokan air Singapura tergantung dari Malaysia, sedangkan Singapura adalah mitra dagang utama Malaysia,” ujar Ayu.

Saling ketergantungan ini akan membuat kedua negara berpikir ribuan kali untuk meningkatkan eskalasi “konflik” mereka.

Kedua negara, menurut Ayu mempunya regulasi baik berdasarkan perjanjian maupun hukum internasional untuk menyelesaikan masalahnya. Jika mengacu pada aturan-aturan tersebut, ketegangan di antara kedua negara bisa mereda.

“Masalahnya apabila kedua belah pihak ingin mengubah kesepakatan dan tidak ada titik temu,” ujar dia.

Lalu lalang kapal Malaysia di wilayah laut yang dipersengketakan menurut Ayu bisa menjadi dilema kedua negara. Mestinya, sembari bernegosiasi, tensi eskalasi konflik diturunkan.

Sofwan juga berpendapat senada. Menurut dia, perseteruan kedua negara tak akan berlangsung lama sebagaimana konflik soal reklamasi antara Singapura dan Malaysia.

“Mereka akan melakukan kompromi,” kata dia.

Konflik ini juga tidak punya cukup pengaruh di kawasan. Kata Sofwan, kedua negara sama-sama melihat ASEAN sebagai institusi yang dapat menjaga kedaulatan mereka dari ancaman luar.

Karena itu, tidak ada untungnya bagi mereka melebarkan konflik ini. Malaysia dan Singapura, kata Shofwan, membutuhkan ASEAN untuk menghadapi China.

“Jadi mereka berkepentingan menjaga ASEAN yang kohesif,” jelas dia.

Ayu juga sependapat. Menurut dia, Asia Tenggara tidak terpengaruh dengan konflik ini.

Kawasan ini, menurut Ayu mempunyai mekanisme diplomasi preventif, dialog sebagai sarana penyelesai konflik antar-anggota atau mencegah konflik terbuka.

“Kayaknya kedua negara juga tidak akan sampai ke tahapan itu. Karena perhitungan untung rugi dan saling ketergantungan antara keduanya,” ujar Ayu.

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Satya Widya Yudha punya pendapat berbeda. Menurut dia, segala bibit konflik di kawasan harus secepatnya diselesaikan.

Untuk menyelesaikan masalah ini, Indonesia menurut dia memenuhi segala syarat untuk jadi penengah. Malasysia dan Singapura mempunyai berhubungan diplomatik yang baik dengan Indonesia, selain itu ada hubungan ekonomi yang kuat.

“Akan ada pengaruhnya pada stabilitas kawasan jika konflik ini dibiarkan,” ujar dia.

Namun menurut Ayu, Indonesia tidak perlu berperan besar dalam masalah ini. Hanya mendorong kedua negara menyelesaikan masalah tersebut dengan bernegosiasi.

Di sisi lain, Indonesia juga mempunyai kepentingan terhadap Singapura terkait pengambilan ruang udara di sebagian Sumatera.

“Kalau tidak hati-hati malah bisa memperkeruh karena dianggap tidak netral. Peran kita hanya mendorong agar mereka segera menyelesaikan konflik ini secara damai,” ujar Ayu.

“Masyarakat kedua negara juga mendesak agar perselisihan itu segera diakhiri. Karena berdampak pada aktivitas ekonomi mereka yang saling bergantung.”