OPINI - Bersihkan pelaku genosida dari kepemimpinan demokratis Myanmar

Maung Zarni

Penulis adalah koordinator Free Rohingya Coalition yang berbasis di Inggris, sekretaris jenderal Forces of Renewal Southeast Asia, fellow the Genocide Documentation Center in Cambodia

LONDON

Sangat menyakitkan bagi saya menyimak tanya jawab empat menit antara Anggota Kongres AS Brad Sherman dan Kyaw Moe Tun, perwakilan tetap pro-demokrasi Myanmar untuk PBB selama dengar pendapat virtual, berjudul Unfolding Crisis in Burma yang diselenggarakan oleh Komite Perwakilan Urusan Luar Negeri Kongres AS pada 4 Mei.

Hal itu menyiksa saya karena sebagai aktivis Myanmar di pengasingan, saya sangat menginginkan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) - yang diwakili utusan Myanmar dalam audiensi - mendapatkan pengakuan politik sebagai perwakilan sejati rakyat Myanmar. Namun perwakilan NUG gagal mewujudkan hal tersebut atas nama 54 juta warga.

Secara khusus, Anggota Kongres Ben Sherman, anggota sub-komite tuan rumah - dan rekan-rekannya - menginginkan jaminan bahwa NUG memiliki kebijakan inklusi yang jelas tentang hak warga Rohingya atas kewarganegaraan dan pemulihan kewarganegaraan secara penuh dan setara.

Rohingya adalah warga Myanmar yang tinggal di negara bagian Arakan atau Rakhine yang kewarganegaraannya dicabut, baik secara hukum maupun dengan kekerasan, oleh pemerintah Myanmar secara berturut-turut sejak akhir 1970-an.

Alih-alih menjawab kongres secara memuaskan, diplomat karir Burma itu hanya bisa meraba-raba. Dia mengulangi mantra yang sama soal status kelayakan warga Rohingya sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan 1982: instrumen hukum yang dirancang diktator militer Jenderal Ne Win yang secara khusus mengecualikan dan mencabut hak warga Rohingya dari kewarganegaraan penuh dan setara.

Hasilnya adalah bencana. Anggota Kongres Sherman turun ke Twitter dan menulis: “Lihat pertanyaan saya tentang perbedaan pendapat Burma / Myanmar @UN Amb. Kyaw Moe Tun. Dia berbicara dengan fasih menentang kudeta, tetapi seperti banyak pendukung demokrasi dari Burma memberikan jawaban yang mengecewakan terkait #Rohingyas. ”

Rekan Sherman di sub-komite Anggota Kongres Ted Lieu (Demokrat dari California dengan banyak pengikut di media sosial) menimpali dengan ketidaksetujuannya terhadap pendekatan non-komitmen NUG terhadap para korban genosida.

“PBB menemukan pemerintah sebelumnya di Myanmar terlibat dalam pembersihan etnis Rohingya dengan tujuan genosida. Diperkirakan lebih dari 25.000 tewas dan 18.000 wanita dan anak perempuan diperkosa. Pemerintah NUG yang baru dibentuk tidak menyertakan Rohingya. Kami tidak dapat mendukungnya sampai itu diubah,” tulisnya di Twitter.

Perselingkuhan yang mahal

Ini adalah kegagalan yang sangat mahal yang disaksikan langsung oleh banyak orang Burma di rumah dan di diaspora. Secara politis dan finansial, hal itu berdampak pada kerugian gerakan revolusioner yang bertujuan mengakhiri tidak hanya kudeta 1 Februari, tetapi juga 60 tahun cengkeraman militer pada politik, masyarakat, dan ekonomi.

Selain penolakan komite kongres untuk mengakui NUG sebagai perwakilan Myanmar yang sebenarnya, blunder duta besar NUG itu membuat dana pemerintah Myanmar USD1 miliar yang dibekukan Presiden AS Joe Biden dengan perintah eksekutif di perbankan AS menjadi tidak mungkin dicairkan. Langkah kepresidenan itu ditujukan untuk merampas akses rezim militer ke dana yang telah membantai lebih dari 750 warga tak bersenjata, menahan lebih dari 4.000 aktivis, memenjarakan puluhan jurnalis, dan menculik sejumlah orang secara paksa yang tidak diketahui jumlahnya. Ini adalah dana sebesar USD1 miliar yang dapat disalurkan ke NUG untuk memenuhi kebutuhan finansial gerakan anti-kudeta dan pro-demokrasi.

Selama tiga bulan terakhir sejak gerakan pembangkangan sipil diprakarsai oleh dokter dan perawat di rumah sakit pemerintah, ratusan ribu pegawai negeri di berbagai kementerian - seperti transportasi, telekomunikasi, kesehatan masyarakat, keuangan, pendidikan, dan sebagainya telah kehilangan gaji mereka. Mereka memilih untuk diusir dari perumahan pemerintah dan menghadapi kesulitan ekonomi. Mereka sangat membutuhkan dukungan material.

Selain itu, ada kebutuhan sangat besar untuk bantuan kemanusiaan karena negara ini telah mengalami peningkatan tajam jumlah pengungsi dari Karen, Shan, Chin, Mon, Kachin, Taang, dan komunitas minoritas lainnya yang merasakan kekerasan setiap hari - seperti yang saya tulis - dan serangan udara malam dan tembakan artileri berat oleh rezim kudeta Myanmar. Perang saudara dengan intensitas rendah sejak kudeta terjadi pada 1 Februari telah berubah menjadi konflik antara militer Burma dan masyarakat multi-etnis, termasuk mereka yang sebelumnya berada di zona gencatan senjata di Myanmar barat, utara, dan Timur.

Selain itu, pengeluaran dana pemerintah Myanmar sebesar USD1 miliar dan pengakuan politik oleh AS dapat secara signifikan memungkinkan NUG menyampaikan tujuannya secara terbuka dalam membangun dan membentuk kekuatan pertahanan rakyat. Dilihat dari situs media sosial dan diskusi publik, opini publik Myanmar sangat besar karena mengalahkan dan membongkar Tatmadaw, atau angkatan bersenjata nasional karena telah meneror seluruh penduduk sipil, dengan selimut impunitas.

Pembentukan kekuatan pertahanan diri

Akibatnya, Komite yang Mewakili Pyi Htaungsu (Parlemen) atau CRPH telah secara terbuka meminta hak (universal) untuk membela diri sementara NUG telah mengumumkan pembentukan kekuatan pertahanan terorganisir yang disebut Pasukan Pertahanan Rakyat - 5 Mei sebagai alternatif dari “militer teroris,” seperti dikatakan Duta Besar Kyaw Moe Tun.

Atas penghargaannya, Duta Besar Kyaw Moe Tun memberikan kontribusi bersejarah bagi perjuangan demokrasi Myanmar melawan militer teroris yang dengan tepat dia sebut sebagai "ancaman eksistensial" bagi negara dan rakyatnya, ketika dia memberikan pidato virtual pada Sidang Umum PBB pada 26 Februari.

Tetapi warisan genosida Myanmar tidak dapat disingkirkan demi perjuangan demokrasi mayoritas.

Dia dan NUG sebagai pemerintah sementara dengan mandat rakyat yang meluas perlu menerima kenyataan bahwa pemerintahan NLD yang dipimpin Aung San Suu Kyi, yang sekarang ditahan selama tiga bulan, bersama dengan Presiden bonekanya Win Myint, telah benar-benar terlibat dalam genosida.

Oleh karena itu, NUG dan Komite yang Mewakili Parlemen Myanmar (CRPH) - semuanya berada di wilayah pengasingan atau Myanmar di bawah kendali organisasi etnis bersenjata - perlu membuat terobosan yang bersih dan radikal dari sikap tidak terhormat pemimpin NLD.

Sungguh menyakitkan, para tokoh NLD yang ikut mendirikan dan memimpin NLD sejak 1989 telah membuktikan diri sebagai rasis anti-Rohingya. Hampir setiap pemimpin penting NLD, mulai dari Suu Kyi dan Wakil Ketua Tin Oo hingga juru bicara dan pengacara NLD berturut-turut, berkontribusi pada keracunan pikiran publik Burma dan pandangannya tentang Rohingya sebagai etnis integral komunitas Uni Burma atau Myanmar.

Tak kalah pentingnya, para pemimpin generasi 8.8.88 yang ikonik dari pemberontakan mahasiswa yang kini menghimpun dukungan populer untuk Pemerintah Persatuan Nasional, misalnya, Min Ko Naing, terlibat dalam penghancuran identitas Rohingya sebagai sebuah kelompok.

Kredensial meragukan wakil ketua NLD

Menurut otobiografinya yang terdiri dari dua jilid, Wakil Ketua NLD Tin Oo, pensiunan jenderal telah memimpin gelombang deportasi paling awal - meskipun jumlahnya kecil - terhadap orang Bengali yang tidak berdokumen (dulu orang Pakistan Timur) dan Rohingya melintasi perbatasan ke Pakistan Timur pada akhir 1950-an. Pemimpin NLD saat itu adalah seorang Lt-Kolonel dengan pangkat komandan regional All Rakhine Troops yang berbasis di Sittwe.

Setelah serangan kekerasan terorganisir pertama yang dilaporkan terhadap Rohingya pecah pada Juni dan Oktober 2012, wakil ketua NLD secara terbuka menyangkal identitas etnis Rohingya pada layanan bahasa Burma dari Radio Free Asia, yang merupakan media resmi untuk pemerintah AS.

Selanjutnya, Suu Kyi secara resmi meminta PBB dan aktor eksternal lainnya yang aktif dalam urusan Myanmar untuk tidak menggunakan istilah Rohingya karena itu adalah "istilah yang emosional" - (berlawanan dengan etnisitas yang nyata dan obyektif!)

Genosida adalah penghancuran kelompok berbasis identitas - termasuk pembunuhan massal dan deportasi massal serta pengusiran. Kepemimpinan NLD - dan sikap penyangkalannya bahwa militer Myanmar tidak melakukan genosida – telah melakukan banyak tindakan sehubungan dengan Rohingya dari penolakan terhadap identitas, hak dasar mengidentifikasi diri hingga penghancuran sistematis akhir dari keberadaan fisik komunitas Rohingya, yang dipertahankan melalui gelombang teror dan kekerasan yang kronis.

Dalam apa yang saya dan kolega saya Natalie Brinham sebut sebagai "genosida yang membara secara perlahan", militer Myanmar telah lama menggunakan kementerian kehakiman negara, media massa, pendidikan, imigrasi, dan urusan agama, serta badan legislatif nasional, keduanya adalah stempel parlemen dari kediktatoran lama dan badan legislatif semi-demokratis, sejak 2010.

Ketika NLD mengambil alih kekuasaan negara pada 2015, mereka mengambil alih kendali kedua cabang eksekutif - kecuali tiga kementerian terkait keamanan - dan semua badan legislatif negara bagian dan nasional.

Dalam kekuasaannya, para pemimpin NLD menggunakan ketinggian komando untuk menolak kebijakan pengecualian lama Myanmar dengan niat genosida sehubungan dengan Rohingya sebagai sebuah kelompok dan membela kampanye kejam teror militer pada 2016 dan 2017.

Mempertahankan genosida

Di Pengadilan Internasional pada Desember 2019, baik Suu Kyi sebagai menteri luar negeri dan penasihat negara, dan Kyaw Tint Swe, menteri yang bertanggung jawab atas kantor penasihat negara, bertindak sebagai agen dalam kasus pengadilan bersejarah genosida yang menghadapkan Gambia vs Myanmar.

Agen Aung San Suu Kyi tidak hanya secara resmi menyangkal tuduhan yang terdokumentasi dengan baik tentang genosida Rohingya pada 2016 dan 2017, termasuk pemerkosaan massal dan pembantaian. Dia juga salah membingkai penghancuran yang direncanakan terhadap populasi sipil Rohingya yang tidak bersenjata di hampir 400- desa hanya sebagai sebuah kasus dan langkah itu diambil untuk mempertahankan diri dari "serangan teroris" oleh militan Rohingya.

Duta Besar Kyaw Moe Tun sendiri sangat terlibat dalam penyangkalan genosida pemerintah NLD. Pada September 2018, dia adalah perwakilan Myanmar dengan peringkat tertinggi untuk Dewan Hak Asasi Manusia yang mempertanyakan dan menolak temuan yang memberatkan dari Misi Pencari Fakta Independen Internasional PBB, yang menjadi basis bukti utama untuk kasus genosida Gambia di ICJ.

Kehadiran para eksekutif NLD lama di Pemerintahan Persatuan Nasional yang baru yang terlibat aktif dalam genosida - misalnya, Dr. Win Myat Aye - merupakan penghinaan terhadap luka-luka para korban Rohingya. Ini juga merupakan penghinaan langsung bagi banyak orang Burma yang menyadari fakta bahwa mereka telah dicuci otak dan berbohong tentang penganiayaan genosida terhadap salah satu komunitas etnis integral Myanmar.

NUG dan CRPH memberikan kepemimpinan politik dan kebijakan yang sangat dibutuhkan pada Revolusi Musim Semi Myanmar, dan telah mengambil banyak langkah berani dan berprinsip, misalnya, penghapusan Konstitusi anti-demokrasi militer tahun 2008.

Dua langkah menentukan untuk memperbaiki kesalahan genosida masa lalu adalah: pertama, menyingkirkan eksekutif lama NLD yang keterlibatannya tidak dapat dipertahankan dan dimaafkan dan kedua, membatalkan Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 - yang dibuat sebagai instrumen hukum pengecualian genosida yang menargetkan populasi Rohingya.

Ini akan menjadi tragedi besar bagi NUG - dan yang lebih penting, revolusi Myanmar yang sedang berlangsung - jika NUG mengizinkan keterlibatan genosida kepemimpinan NLD di masa lalu menjadi kelemahan revolusi. Sebagai front revolusioner, NUG harus membuat keputusan yang berani dan berprinsip.