JAKARTA
Setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan anggota “Kabinet Indonesia Maju” pada Rabu (23/10) banyak harapan yang disematkan pada tim itu, namun suara kekecewaan juga muncul.
Kekecewaan yang muncul salah satunya dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Robikin Emhas, salah satu ketua pada organisasi itu mengaku banyak mendapatkan keluhan kekecewaan para ulama terhadap menteri agama pilihan Presiden Jokowi, sapaan Joko Widodo, yaitu Fachrul Razi seorang pensiunan jenderal mantan wakil Panglima TNI.
Padahal ada semacam kebiasaan, bahwa menteri agama menjadi “jatah” untuk ormas ini.
“Banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes,” kata Robikin.
Robikin menyatakan para kiai paham kementerian agama harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama.
Namun para kiai, kata dia, kecewa karena pilihan tersebut jatuh kepada Fachrul Razi yang bukan berasal dari NU.
“Namun para kiai tak habis mengerti terhadap pilihan yang ada,” ujar dia.
Barisan relawan pendukung Presiden Jokowi “Projo” bahkan membubarkan diri setelah Prabowo Subianto, rival terbesar presiden diangkat menjadi menteri pertahanan.
“Prabowo rival yang cukup keras waktu itu. Kita bertarung cukup keras, tapi sekarang menjadi menteri pertahanan," ujar Sekretaris Jenderal Projo, Handoko.
Situasi ini kata Handoko membuat pendukung di kalangan masyarakat mengalami kekecewaan yang mendalam.
Selain berbagi kekuasaan kepada rivalnya, Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo memberikan posisi menteri kepada partai koalisi pendukungnya saat Pilres.
PDI Perjuangan mendapatkan lima kursi menteri, Golkar, Nasdem, dan PKB masing-masing mendapatkan tiga kursi.
Hanya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan satu kursi, sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas yang diisi oleh Ketua Umum PPP Soharso Monoarfa, salah satu jabatan yang disorot dalam kabinet Indonesia Maju.
Secara total Presiden membagi 17 kursi menteri kepada partai politik atau sekitar 45 persen. Sisanya sebanyak 21 kursi menteri atau 55 persen kepada orang-orang dekat Presiden dari kalangan profesional.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan nuansa bagi-bagi kursi kekuasaan sangat terasa dalam kabinet ini.
Presiden Jokowi menurut Firman ingin mengamankan kebijakan-kebijakannya di parlemen dengan memasukkan Gerindra, partai oposisi terbesar, pada kabinet.
“Politik dagang sapi biasa terjadi dalam politik. Tapi menjadi unik ketika tokoh yang dulu berseberangan malah dimasukkan kabinet,” terang dia kepada Anadolu Agency.
Masuknya Gerindra dalam kabinet menurut Firman dikhawatirkan akan mengganggu mekanisme check and balances terhadap pemerintahan di parlemen.
“Memang pemerintahan ini solid dan kuat. Tapi apakah itu menjadi democratic government?” tanya dia.
Pada sistem presidensial fungsi kontrol ada pada parlemen. Karena itu, meski parlemen dikuasai partai pendukung pemerintah, jangan sampai menyurutkan semangat melakukan kontrol.
“Kalau pemerintah nanti bermasalah, ini bisa menjadi investasi politik. Mereka bisa jadi pahlawan karena di luar pemerintah bermasalah,” kata dia.
PKS ingatkan agenda mendesak
Sejauh ini hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang cukup tegas menempatkan peran politiknya sebagai oposisi.
Dua partai lain yang tidak berada di kabinet, yakni PAN dan Partai Demokrat belum secara tegas akan ikut menjadi oposisi pemerintah.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), salah satu anggota koalisi lawan Jokowi pada pilpres lalu, menegaskan sikap kritis pada pemerintah yang menurut mereka adalah bagian dari “konsekuensi demokrasi”.
"Kita akan mengoreksi yang salah, mendukung yang baik. Menghindari sikap yang menganggap semua salah dan semua benar,” kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini.
Selama lima tahun masa jabatan pertama Presiden Jokowi, Fraksi PKS di DPR mempunyai banyak catatan kritis terhadap kepemimpinan dan kebijakan pemerintahan.
Dia berharap pemerintah melakukan perbaikan dalam masa jabatan ke dua ini.
Partai ini mencatat ada beberapa agenda yang harus diselesaikan pemerintahan. Pertama pembenahan sistem jaminan kesehatan nasional (JKN) terutama pada aspek perbaikan sistem dan pelayanan kesehatan peserta BPJS.
Kedua, sektor ketenagakerjaan bagaimana kementerian menciptakan lapangan kerja baru yang menyerap banyak SDM bangsa dan menumbuhkan secara masifnya UMKM.
Ketiga, sektor kemandirian ekonomi dengan mengerem bahkan menyetop laju hutang negara untuk kemudian melunasinya, mewujudkan kedaulatan pangan, serta menumbuhkan ekonomi kreatif.
“[Negara ini] Tidak bisa dikelola sendiri dan butuh peran serta semua pihak, termasuk yang mengawasi dan mengoreksi secara kritis dan konstruktif,” jelas dia.
Direktur Populi Center Usep Saipul Akhyar mengatakan tak mudah menyenangkan semua pihak dengan susunan kabinet.
Selalu saja ada yang tidak puas atau merasa keringatnya tidak dihargai.
Menanti gebrakan tiga menteri
Namun, sejauh ini Presiden Jokowi sudah berhasil mengkonsolidasikan pendukungnya dengan cepat, ujar Usep.
"Presiden mengumumkan kabinetnya tiga hari setelah pelantikan, lebih cepat dari periode pertama," ujar Usep.
"Nuansanya akomodatif. Itu tidak terhindar karena walaupun presidensial tetapi multi partai."
Menurut dia, ada banyak tekanan dari partai pendukung saat menentukan pengisi kabinet.
PKB sempat minta 10 menteri, PDIP juga terang-terangan meminta jatah kursi paling banyak.
Partai pendukung lain juga tidak ketinggalan meminta jatah kekuasaan pada periode ini. Tapi tidak semua bisa dikabulkan.
Menurut dia, memang ada beberapa menteri yang diisi oleh tokoh-tokoh dari tradisi latar belakangnya agak beda dengan pejabat sebelumnya.
"Menteri agama, menteri pendidikan dan kebudayaan, serta kepala Bappenas ini patut ditunggu gebrakannya," ujat Usep.
