İqbal Musyaffa
03 November 2017•Update: 04 November 2017
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Setelah mangkrak sejak 1997, pembangunan jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) kini selesai dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, Jumat.
Presiden mengatakan ruas tol ini diharapkan dapat mengurai kemacetan lalu lintas dari Jakarta menuju Bekasi, juga memangkas waktu perjalanan.
Dengan tol ini, waktu tempuh dari Bekasi ke Kampung Melayu diperkirakan bisa ditempuh dalam waktu 30 menit.
Tol Becakayu juga akan meningkatkan kelancaran lalu lintas kendaraan logistik melalui jalan Tol Cikampek menuju Cikarang, Karawang, Purwakarta, dan Bandung.
“Tol ini sudah bisa digunakan hari ini,” ujar Joko Widodo.
Presiden juga akan terus memantau proses pembangunan seluruh ruas tol hingga terhubung sampai ruas tol Bekasi Barat dan Tambun.
“Dulu pada tidak percaya tol ini bisa selesai. Sekarang nyatanya selesai,” tambah dia.
Tol Becakayu dibangun dan dioperasikan oleh PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) dan akan dibuka secara gratis pada hari Jumat ini.
Saham PT KKDM dimiliki oleh PT Waskita Toll Road sebesar 98,97% dan PT Jasa Marga Tbk sebesar 1,03%. Kepala BPJT Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, PT KKDM mengemban kepercayaan pemerintah untuk membangun dan mengoperasikan Tol Becakayu.
Herry menilai keputusan melanjutkan pembangunan Tol Becakayu sebagai komitmen negara terhadap pembangunan infrastruktur. Menurut dia, tiang-tiang yang sudah dipancang tidak baik apabila terus dibiarkan mangkrak.
“Jika tidak dilanjutkan akan memberikan kerugian dari segi biaya dan manfaat,” ujar Herry.
Jalan tol Becakayu mulai dibangun sejak 2015 dengan jalan layang (elevated) yang membentang dari wilayah Tambun-Bekasi sampai dengan wilayah Kampung Melayu bagian timur Kota Jakarta sepanjang 23,76 km.
Direktur Utama KKDM Herwidiakto mengatakan tol Becakayu dibangun dan dioperasikan secara bertahap, yaitu Seksi I sepanjang 11,9 km, Seksi II sepanjang 4,1, dan Seksi III sepanjang 7,8 km.
Herwidiakto menyebutkan pembangunan jalan tol Becakayu ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tingkat aktivitas yang semakin tinggi.