Berita analisis, Regional

ASEAN harus antisipasi friksi China-AS di era Biden

"Meskipun AS akan lebih sering mengajak ASEAN berdialog, bukan berarti friksi AS dan China akan berkurang,” ujar Dinna Prapto Raharja kepada Anadolu Agency

Pizaro Gozali Idrus,Erric Permana   | 13.11.2020
ASEAN harus antisipasi friksi China-AS di era Biden Ilustrasi. Joe Biden saat menjabat Wapres AS dan Presiden China Xi Jinping. (Foto file - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA

Di tengah berlangsungnya KTT ASEAN ke-37 di Vietnam hingga akhir pekan ini, para ahli meminta ASEAN tetap menjaga netralitasnya di tengah persaingan antara Amerika Serikat dan China untuk mendapatkan pengaruh di kawasan Asia Tenggara.

Dinna Prapto Raharja, praktisi dan pengajar Hubungan Internasional dari Synergy Policies mewanti-wanti agar ASEAN tetap mengantisipasi perselisihan antara China-AS, meskipun pemerintahan AS telah berganti dari Donald Trump ke Joe Biden.

Menurut Dinna, Joe Biden akan membawa AS mendekati kepada para sekutu negeri Paman Sam di kawasan seperti Jepang dan Austalia.

Sedangkan di sisi lain, China akan tetap menjalankan strategi politik ekonomi dengan menguasai akses pasar dunia, menjadi investor utama dunia, dan menjadi terdepan dalam bidang teknologi, termasuk teknologi pertahanan dan keamanan.

“Jadi meskipun AS akan lebih sering mengajak dialog ASEAN, bukan berarti friksi AS dan China akan berkurang,” ujar Dinna kepada Anadolu Agency pada Kamis.

Dinna mengatakan ASEAN secara politik ingin tetap tampil solid karena penting untuk menjaga imej organisasi.

Namun dalam realitanya, kata Dinna, negara-negara ASEAN tetap berjalan sendiri-sendiri untuk urusan ekonomi dan enggan diatur oleh negara anggota lain.

“Urusan militer juga pada dasarnya jalan sendiri-sendiri,” ucap Dinna.

Dalam pembukaan KTT ASEAN ke-37 di Hanoi yang digelar secara daring, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc menyampaikan bahwa ASEAN telah meminta agar pembahasan Code of Conduct (CoC) atau kode etik Laut China Selatan dapat sejalan dengan hukum internasional dalam UNCLOS 1982.

Nguyen mengatakan ASEAN konsisten dan berkomitmen kuat memastikan perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.

“Kami mendukung UNCLOS 1982 sebagai kerangka kerja untuk semua aktivitas di laut,” kata Nguyen dalam KTT yang dihadiri seluruh kepala negara ASEAN dari masing-masing negaranya.

Untuk itu, Nguyen meminta pembahasan CoC dapat berjalan secara efektif dan substantif sejalan dengan hukum internasional dan UNCLOS.

Negara-negara ASEAN dan China menyelesaikan pembacaan pertama draf kode etik pada 2019, sementara tiga draf lainnya masih dalam perencanaan.

Kode etik ini ditargetkan rampung pada 2021 untuk menyelesaikan konflik di wilayah laut yang kaya sumber daya alam itu.

Sementara, Singapura sebagai negara mitra dagang terbesar AS di Asia Tenggara, menyuarakan harapan meningkatkan hubungan bilateral dengan terpilihnya Biden sebagai Presiden AS.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyampaikan Nota Kesepahaman 1990 telah mendukung penggunaan fasilitas militer Singapura oleh AS.

“Dukungan kami untuk kehadiran AS, tetap penting bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Asia-Pasifik," ucap Lee.

Sementara, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menyampaikan negaranya sangat mementingkan hubungan dengan Amerika Serikat dan kemitraan komprehensif AS-Malaysia terus menjadi kerangka kerja yang saling menguntungkan.

Sedangkan, Filipina memperpanjang proses penangguhan penarikan Perjanjian Kunjungan Pasukan (VFA) dengan Amerika Serikat selama enam bulan mendatang.

Dengan perpanjangan itu, artinya proses penarikan VFA berlaku hingga 1 Juni 2021.

Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr. pada Rabu mengatakan bahwa perpanjangan proses itu berdasarkan instruksi dari Presiden Rodrigo Duterte.

“Empat tahun terahir telah mengubah Laut China Selatan dari ketidakpastian soal intensi kekuatan besar menjadi salah satu prediktabilitas dan stabilitas, terkait apa yang bisa atau tidak bisa kita lakukan, apa yang akan diterima atau tidak terkait Laut China Selatan,” urai Locsin.

ASEAN Outlook on Indo-Pacific harus konkret

Pengamat Hubungan Internasional Anak Agung Banyu Perwita menyampaikan ASEAN harus dapat berdiri sendiri dalam merespons isu keamanan di kawasan.

ASEAN, kata dia, juga harus menyepakati bahwa tidak boleh ada negara manapun yang mendominasi atau mendikte keinginannya di kawasan.

“ASEAN adalah pelaku utama. Asia Tenggara tetap harus menjadi aktor sentral entah kepada AS atau China atau negara lain,” kata Guru Besar Hubungan Internasional President University itu kepada Anadolu Agency pada Kamis.

Seperti diketahui, ASEAN Outlook on Indo-Pacific merupakan penegasan posisi ASEAN dalam peranannya untuk menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di Asia Pasifik dan Samudera Hindia yang telah disepakati pada KTT ASEAN 2019 di Bangkok.

Outlook ini mengedepankan pendekatan dialog dan kerja sama yang terbuka dan inklusif di bidang yang menjadi prioritas ASEAN, yaitu maritim, ekonomi, konektivitas, dan pencapaian SDGs.

Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga saat berkunjung ke Indonesia pada Oktober lalu, Presiden Joko Widodo menggarisbawahi harapannya agar Laut China Selatan dapat terus menjadi laut yang damai dan stabil.

“Spirit kerja sama inklusif perlu juga terus dimajukan dalam kerja sama Indo-Pasifik sebagaimana tercermin dalam ASEAN Outlook Indo-Pacific," ujar dia.

Kemandirian vaksin

Anak Agung juga mendorong ASEAN untuk melakukan melakukan kerja sama kebijakan kesehatan di antara negara-negara anggota.

“Jadi ASEAN punya regional health policy karena kawasan kita cukup rentan, mungkin bisa belajar dari Vietnam yang bisa meredam hal ini,” ucap dia.

Bahkan lebih jauh Anak Agung mendorong kemandirian dalam bidang vaksin Covid-19 bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menunjukkan sentralitas ASEAN.

“Jadi kalau memang ASEAN mau semakin relevan dan sentral, ASEAN harus muncul dengan ide-ide seperti ini,” ujar dia.

Anak Agung mengusulkan adanya kerja sama negara-negara anggota baik pemerintah maupun perusahaan-perusahaan farmasi.

Kerja sama antar perusahaan farmasi, kata dia, akan melibatkan perusahaan farmasi sejenis dari luar ASEAN seperti Uni Eropa, AS dan China.

“Jadi di sinilah saatnya semangat kolaborasi ketika memunculkan ASEAN. Jadi tidak hanya memunculkan statement-statement yang sifatnya retorika tapi tindakan konkret,” kata dia.

Dinna mengatakan sebenarnya sudah ada kerja sama antara negara ASEAN untuk mengatasi pandemi seperti pembentukan COVID-19 Response Fund dan the Regional Reserve of Medical Supplies.

Semua kegiatan ini, kata Dinna, pada dasarnya memberi kerangka kerja bagi badan-badan sektoral di ASEAN agar bisa berkomunikasi satu dengan lainnya terkait penanganan pandemi.

Hanya saja, ucap Dinna, badan-badan itu lebih banyak bergerak secara simbolik daripada mempengaruhi kebijakan penanganan pandemi di tiap negara, “dan lebih untuk menggerakkan mitra-mitra dialog ASEAN untuk bergerak membantu ASEAN daripada ASEAN saling membantu satu sama lain,” kata Dinna.

Dinna mencontohkan ASEAN COVID-19 Response Fund bergantung pada mitra ASEAN Plus Three yakni Jepang, Korea Selatan, dan China dan dana yang dilkeluarkan ASEAN hanya 10 persen dari ASEAN Development Fund.

Mekanisme pengambilan dana pun butuh proses untuk disepakati 10 negara.

“Jadi tidak bisa dipakai untuk gerak cepat dan harus melalui birokrasi pemerintah pusat via kementerian luar negeri untuk bisa dipakai untuk keperluan gugus tugas penanganan Covid-19,” ucap Dinna.

Hingga Jumat, infeksi Covid-19 di wilayah Asia Tenggara telah menembus lebih dari 1 juta kasus dengan total kematian hampir mencapai 25.000 orang.

Indonesia menjadi negara dengan tingkat Covid-19 tertinggi di mana kasus mencapai lebih 452.000 dan total kematian mendekati 15.000 jiwa.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.