Asosiasi Prof Veysel Kurt

Penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Politik di Universitas Istanbul Medeniyet. Penelitiannya berfokus pada otoritarianisme, hubungan militer-sipil, zona konflik, dan perang proksi di Timur Tengah.

ISTANBUL (AA) - Tunisia, satu-satunya negara di mana tren kebangkitan dunia Arab (Arab Spring) yang mendatangkan serangkaian pemiu demokratis, sekali lagi mengalami gejolak politik. Pada tanggal 25 Juli, Hari Kemerdekaan negara itu, Presiden Kais Saied mengumumkan penangguhan Parlemen selama sebulan, pemecatan perdana menteri dan pembubaran pemerintah, dan penunjukan perdana menteri yang baru sesegera mungkin.

Anggota Parlemen dilarang meninggalkan negara itu, dan pintu gerbang Parlemen dikunci. Militer mengepung Parlemen dengan kendaraan lapis baja, mencegah Rached Ghannouchi, Ketua Majelis dan pemimpin Gerakan Ennahda, dan anggota parlemen lainnya masuk ke dalam.

Foto-foto Kais Saied dengan aparat keamanan, khususnya TNI, juga beredar. Selain itu, pernyataan Saied bahwa aparat akan “menanggapi dengan senjata api”. Bahkan, selama pemberontakan 2011, Tunisia tidak melalui proses seperti perang saudara. Banyak komentator menggambarkan perkembangan ini sebagai “kudeta birokrasi” daripada krisis politik.

Keuntungan yang mungkin kami sebutkan adalah bahwa majelis itu ditangguhkan selama 30 hari dan tidak dibubarkan. Jika Parlemen dibubarkan, pemilihan umum dan pemilihan presiden yang baru harus diadakan. Pengumuman Presiden Saied bahwa dia akan melanjutkan tugas pemerintah dengan menunjuk perdana menteri baru tidak membantu meringankan situasi. Kita sekarang harus melihat masa lalu untuk memahami situasi saat ini dengan lebih baik.

Latar belakang krisis

Tentu tidak semuanya mulus bagi Tunisia sejak aksi protes 2011. Sejak penggulingan Zine El Abidine Ben Ali, negara ini telah mengalami banyak krisis, termasuk pembunuhan politik. Proses politik dirusak oleh dorongan lingkaran birokrasi lama, dan pemerintah dibentuk dan digulingkan beberapa kali. Namun, yang mengejutkan banyak komentator internasional, publik dan politik Tunisia mampu mengatasi krisis ini. Reformasi dan perubahan, khususnya di bidang keamanan, terbukti efektif mencegah provokasi dan serangan teroris.

Bahkan serangan teroris di ibu kota Tunis pada Juni 2019 tidak cukup untuk menggelincirkan kondisi ini, dan setelah masa transisi, pemerintah akhirnya terbentuk setelah diadopsinya Konstitusi baru dan penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilihan parlemen dan presiden 2019 adalah indikasi pertama bahwa negara itu telah menyelesaikan fase transisi dan secara damai menganut sistem baru.

Ennahda menerima hampir 20 persen suara yang diberikan dalam pemilihan ini. Kais Saied, seorang profesor hukum tanpa pengalaman politik praktis, memenangkan pemilihan presiden yang diadakan setelah kematian Presiden Caid es-Sebsi. Dengan dukungan Ennahda, Saied menerima 18 persen suara di putaran pertama dan 72 persen di putaran kedua. Rached Ghannouchi, pemimpin Gerakan Ennahda, terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasil ini menunjukkan bahwa publik menyetujui pemberhentian sistem dan aktor lama.

Namun, sistem pemerintahan dan hasil pemilu menyebabkan perpecahan politik terus berlanjut. Tidak ada partai yang dapat membentuk pemerintahan karena mereka tidak mencapai kesepakatan, dan "pemerintah persatuan nasional" dengan setengah kabinet terdiri dari menteri independen didirikan pada 27 Februari 2020 di bawah kepemimpinan Elyes Fakhfakh, meski partainya tidak terwakili di DPR.

Tantangan utama bagi pemerintah adalah untuk menjaga proses demokratisasi, mencegah melebarnya kesenjangan sosial politik, mengurangi tekanan ekonomi dan memecahkan masalah pengangguran. Namun, pandemi Covid-19 telah membuat semua sangat sulit untuk mengatasi masalah ekonomi. Ketika sektor pariwisata, yang menyumbang 8 persen dari PDB negara itu, terhenti ekonomi menjadi kacau balau.

Bahkan, pemerintah hanya mampu melanjutkan pekerjaannya selama enam bulan sebelum pemerintahan teknokrat baru dibentuk pada Agustus 2020 oleh Hisham al-Mashishi, mantan Menteri Dalam Negeri. Meski demikian, masalah tetap ada. Dan situasi berubah menjadi alat yang berguna untuk oposisi politik negara.

Konteks regional dan internasional dari krisis

Krisis Tunisia tidak mungkin diinterpretasikan secara akurat jika perubahan regional yang dialami sejak 2011, pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan ini, dan visi mereka diabaikan. Ada konflik serius antara keinginan untuk perubahan yang muncul dengan keinginan rakyat dan visi dan kekuatan yang mengadvokasi status quo dan ada yang ingin membangun kembali rezim otoriter.

Sejak kudeta tahun 2013 di Mesir, terlihat konflik dan persaingan yang terlihat antara pola pikir pro-kudeta militer dan kehendak rakyat. Kompetisi ini dapat dilihat di berbagai negara pada waktu yang berbeda selama sepuluh tahun terakhir. Pembalikan sistem demokrasi Tunisia, yang didirikan dengan biaya besar, akan menjadi pukulan terakhir bagi kehendak rakyat.

Pemerintah yang didirikan di Tunisia setelah 2011, dan terutama setelah 2019, telah mengambil sikap netral pada hampir semua masalah regional, lebih memilih untuk berkonsentrasi pada masalah domestik. Netralitas ini sangat terlihat selama demonstrasi di Aljazair dan krisis Libya. Dalam konteks ini, kita harus memperhatikan sikap Tunisia terhadap masalah Libya.

Dari perspektif geopolitik, Tunisia memiliki perbatasan darat dan perbatasan laut dengan Libya, menempatkannya pada posisi untuk mempengaruhi krisis Libya dengan mengambil sikap aktif. Diketahui bahwa negara-negara pro-Haftar, khususnya Prancis, kadang-kadang menekan Tunisia untuk mengeksploitasi posisi ini, tetapi Presiden Kais Saied memilih untuk tetap netral.

Ketika pemerintah Libya yang baru dibentuk, yang diprakarsai oleh PBB, pernyataan yang mendukung proses perdamaian datang dari berbagai tingkatan pemerintah Tunisia, menawarkan harapan terbaik mereka kepada pemerintah Libya.

Sama seperti semua ini terjadi, aktor-aktor tertentu yang tidak ragu-ragu untuk mengungkapkan permusuhan mereka terhadap Ennahda dalam konteks politik Islamis dan berusaha untuk menyalahkan semua masalah negara pada Ennahda, dan itu sangat memperkuat oposisi domestik mereka.

Namun, kedua pemerintahan, yang dibentuk pada Februari dan Agustus 2020, adalah pemerintahan koalisi di mana Ennahda memiliki pengaruh yang sangat kecil. Presiden juga seharusnya menjadi sosok yang tidak memihak. Parlemen Tunisia, yang diketuai oleh Ghannouchi, adalah badan tingkat tertinggi yang dikendalikan Ennahda di tingkat institusional.

Situasi ini menjadi lebih jelas ketika kita menelaah wacana oposisi Abir Moussi, pemimpin Partai Free Destourian, yang sejalan dengan visi regional dan retorika resmi Uni Emirat Arab (UEA). Pidato parlementernya dan upaya untuk mencegah Parlemen berfungsi diakui oleh publik nasional dan internasional.

Diketahui juga bahwa dia telah mengorganisir demonstrasi anti-pemerintah baru-baru ini, terutama yang diadakan setelah pernyataan Presiden Saied. Oleh karena itu, dari segi waktu, perkembangan di Tunisia ini tidak dapat dievaluasi secara independen dari perkembangan regional. Dan aspek masalah inilah yang sangat berkaitan dengan Turki.

Kemungkinan skenario yang akan terjadi

Keputusan Presiden Kais Saied, yang dilaksanakan dengan dukungan militer Tunisia, khususnya tentara, akan membentuk masa depan negara itu dalam waktu dekat. Partai-partai dengan dukungan publik paling besar, khususnya Ennahda, dan juga tentara Tunisia tidak diragukan lagi akan memainkan peran paling penting dalam proses ini. Tentara tidak bermotivasi politik seperti tentara negara lain di kawasan itu, dan memilih untuk tidak ikut campur secara aktif dalam politik dalam negeri.

Selama pemberontakan 2011, tentara juga menolak perintah Ben Ali untuk campur tangan terhadap demonstrasi, membuka jalan bagi revolusi dan mendapatkan kepercayaan rakyat. Sikap tentara juga akan menjadi faktor utama dalam menentukan dinamika proses ini.

Saat ini, bagaimanapun, tampaknya semuanya mengikuti perintah presiden. Pengepungan parlemen oleh aparat dan penolakan militer untuk membuka pintu, tentara mengatakan "kami hanya mengikuti perintah", meski permintaan berulang dari Ketua Parlemen Ghannouchi, yang menjadi indikator utama dari situasi tersebut.

Namun, jelas juga bahwa tentara berhati-hati agar kejadian tidak meningkat dan dunia tidak memberikan kesan "perang saudara" di negara itu. Pernyataan Ghannouchi bahwa “tentara tidak akan membiarkan dirinya dieksploitasi” juga dapat diartikan sebagai seruan kepada militer untuk bertindak bijaksana dan sensitif selama proses ini.

Menyusul pernyataan Presiden -- pada saat artikel ini ditulis -- Dewan Syura Ennahda membuat pernyataan bahwa Parlemen harus dilindungi oleh rakyat, massa harus berkumpul di alun-alun dan partai-partai harus bersatu melawan kudeta. Seruan ini didukung oleh berbagai tokoh dan pihak seperti mantan Presiden Moncef Marzouki, Partai Buruh dan Partai Republik, semuanya menyatakan penentangan mereka terhadap kudeta dan menuntut agar presiden membatalkan keputusannya.

Berdasarkan gambaran tersebut, skenario-skenario berikut dapat diprediksi dalam waktu dekat terkait krisis. Skenario yang paling optimis adalah kembalinya ke kondisi normal, di mana presiden menarik keputusannya. Dan inilah yang harus terjadi agar proses demokrasi dapat berfungsi dengan baik dan hasil-hasil revolusi dapat dipertahankan. Keputusan seperti itu sangat penting untuk meminimalkan luka yang kemungkinan besar diderita oleh demokrasi Tunisia saat ini. Namun, dari sudut pandang realistis, kemungkinan skenario ini akan terjadi sayangnya sangat rendah.

Skenario kedua adalah bahwa perdana menteri baru diangkat dalam keadaan saat ini, dan pemilihan dengan pemerintahan teknokratis diadakan sesegera mungkin. Namun, ini akan memerlukan perpanjangan keadaan darurat tiga puluh hari saat ini. Ini pasti akan mengarah pada peningkatan ketegangan dan kemungkinan reaksi yang lebih keras dari pihak oposisi.

Dalam skenario ketiga, pemerintahan terbentuk sebagai hasil kesepakatan antara presiden dan partai politik, parlemen dibuka, dan pemilihan umum diadakan.

Skenario keempat adalah kudeta birokrasi berubah menjadi kudeta tentara, Tunisia mengalami peristiwa serupa dengan apa yang terjadi di Mesir antara 30 Juni-3 Juli 2013, dan kemudian, ini merupakan skenario terburuk.

Di Tunisia, partai politik dan masyarakat, khususnya tentara dan presiden, harus bertindak secara bertanggung jawab untuk menghindari dua skenario terakhir (dan serupa), yang akan menyebabkan kerugian serius bagi rakyat Tunisia serta aktor internasional yang mencari perdamaian regional, khususnya Turki.

 Sikap Turki

Turki tidak menahan diri untuk memperjelas posisinya dalam menghadapi perkembangan di Tunisia. Pernyataan resmi Turki menekankan dukungan terhadap demokrasi, serta kepentingan dan perdamaian rakyat Tunisia.

Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan prihatin atas keputusan untuk menangguhkan parlemen, dan Turki juga meminta kembali ke proses konstitusional yang demokratis, dan Turki akan terus mendukung rakyat Tunisia.

Kepala Direktorat Komunikasi Prof. Fahrettin Altun juga menekankan bahwa Turki selalu berpihak pada demokrasi, menyerukan agar krisis di Tunisia segera diselesaikan dan kembali ke proses demokrasi.

Sepanjang proses ini, Turki menentang penangguhan Parlemen Tunisia dengan mempertahankan sikap prinsipnya terhadap semua inisiatif yang akan mengganggu fungsi demokrasi. Mempertahankan sikap ini, Turki berupaya agar krisis dapat diselesaikan dengan jumlah kerusakan seminimal mungkin dan tanpa terjadinya skenario terburuk.

Sikap ini tidak hanya sesuai dengan prinsip Turki tetapi juga tepat untuk menjaga visi regional dan kepentingan politik Turki. Oleh karena itu, dalam situasi saat ini, Turki akan terus berupaya untuk meredakan krisis, tetapi tidak akan tinggal diam jika prosesnya berubah menjadi kudeta terbuka atau perang saudara, atau jika kondisinya malah mengancam kepentingan regionalnya.

*Opini yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Anadolu Agency.