Ahli: 100 hari kabinet, pemulihan ekonomi tentukan nasib PM Ismail Sabri

JAKARTA 

Para ahli Malaysia menyatakan pemerintahan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob akan ditentukan kemampuannya dalam mengatasi Covid-19 dan masalah ekonomi.

Azmi Hassan, ahli politik Malaysia dari Universitas Teknologi Malaysia, mengatakan 100 hari kedepan akan sangat menentukan bagi nasib politik Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob apakah pemerintah sukses dalam menangani Covid-19 atau tidak.

Saat melantik kabinet baru pada pekan lalu, Ismail Sabri mendesak para menterinya membuktikan pencapaian awalnya dalam 100 hari pertama.

“Jika dalam 100 hari keadaan tidak banyak berubah maka pemerintahan Datuk Seri akan mendapat tentangan atau kritikan dari masyarakat,” ujar Azmi Hassan kepada Anadolu Agency pada Selasa.

100 hari sangat menentukan

Azmi mengatakan kegagalan pemerintahan Muhyiddin Yassin dalam mengani Covid-19 karena terlalu mengandalkan nasehat para pejabat khususnya dalam bidang kesehatan dan tidak mau turun ke bawah untuk merasakan langsung penderitaan rakyat.

“Ini membuat para menterinya juga lebih santai. Itulah sebabnya banyak yang menyimpulkan bahwa pemerintahan Muhyiddin telah gagal,” kata dia.

Namun, Azmi melihat kepemimpinan Ismail Sabri dalam menjalankan pemerintahan Malaysia berbeda dengan pendahulunya Muhyiddin Yassin.

Azmi mengatakan Ismail Sabri lebih suka turun langsung dan melihat apa yang terjadi di masyarakat.

“Dia mengetahui bagaimana menyuarakan apa yang dia inginkan. Itu sebabnya dia memberikan target 100 hari pencapaian masing-masing kepada menteri,” ucap dia.

Azmi optimis kabinet Ismail Sabri dapat memberikan kontribusi lebih baik dari era Muhyiddin Yassin walau para menteri yang ditunjuk 90 persen masih diisi muka-muka lama.

“Meski memiliki kabinet yang sama, namun keinginan rakyat kemungkinan besar akan diserap oleh menteri dan para berusaha menyelesaikan masalah,” kata Azmi.

Oposisi Malaysia Pakatan Harapan, aliansi tiga partai yang dipimpin Anwar Ibrahim, pada pekan lalu mengkritik kabinet baru Ismail Sabri yang diisi mayoritas menteri kabinet lama yang dinilai gagal menangani Covid-19.

Dalam pidato virtualnya, Anwar Ibrahim mengatakan Malaysia sedang menghadapi krisis akibat Covid-19 yang lebih akut dan masalah ekonomi yang membebani masyarakat terutama masyarakat bawah.

"Tapi, langkah yang diambil (oleh Ismail Sabri) hanya mendaur ulang menteri yang tidak menunjukkan kemampuan untuk mengatasi masalah ini secara efektif," ucap Anwar.

Malaysia terus mengalami peningkatan Covid-19 setelah penyelenggaraan pemilu lokal di Sabah pada September 2020 dan masuknya varian Delta.

Hingga saat ini, akumulasi Covid-19 di negara Asia Tenggara itu mencapai 1,72 juta kasus, termasuk lebih dari 16.000 kematian, yang merupakan jumlah tertinggi ketiga di ASEAN setelah Indonesia dan Filipina.

Malaysia sejauh ini tekah melakukan vaksinasi dengan total 34 juta dosis, yang 45,6 persen di antaranya telah menjalani vaksinasi penuh.

Tantangan pemulihan ekonomi

Dalam pidato Hari Kemerdekaan Malaysia ke-64 pada Senin malam, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob berharap hari kemerdekaan tahun ini menjadi yang terakhir dirayakan di bawah pandemi Covid-19.

Menyoroti perjuangan kemerdekaan negara, Ismail meminta semua warga Malaysia untuk berperan memerangi Covid-19, termasuk memastikan mereka menjalani vaksinasi Covid-19.

“Keberhasilan ini akan memungkinkan kita untuk membuka jalan bagi pemulihan ekonomi negara dalam norma baru. Ekonomi harus dipulihkan, kesejahteraan rakyat harus ditingkatkan, kepercayaan investor harus dipulihkan,” ucap dia.

Laporan departemen statistik Malaysia pada pertengahan Agustus lalu mengungkapkan bahwa ekonomi negara itu pada kuartal II-2021 (Q2 2021) naik hingga 16,1 persen secara year-on-year (Y-o-Y).

Namun dari sisi pengangguran, tingkat pengangguran Malaysia melonjak menjadi 4,8 persen per Juni 2021 atau 768.700 orang.

Jumlah ini naik dari 4,5 persen pada Mei 2021 dengan 728.100 menganggur.

Ahli politik Malaysia dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Sudarnoto Abdul Hakim berpandangan pemulihan ekonomi menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Ismail Sabri dalam memimpin Malaysia.

Meski telah mengeluarkan stimulus ekonomi sebesar RM 250 miliar atau USD 60 miliar pada 2020, kata Sudarnoto, kesulitan dan kesengsaraan ekonomi masih terjadi di tengah masyarakat Malaysia.

“Nasib politiknya, sangat tergantung kepada kemampuan pemerintah untuk mengatasi persoalan pandemi ini. Jika pandemi mengganas karena pemerintah yang tidak efektif, bisa jadi PM Ismail akan mengalami nasib yang sama dengan Muhyiddin,” kata Sudarnoto kepada Anadolu Agency pada Selasa.

Sebelumnya, ringgit Malaysia sempat jatuh ke level terendah dalam satu tahun dan saham di Kuala Lumpur tergelincir di tengah isu mundurnya Muhyiddin Yassin sebagai PM pada pertengahan Agustus lalu.

Persatuan politik

Selain itu, menurut Sudarnoto, Partai United Malay National Organization (UMNO) yang kembali berkuasa dengan terpilihnya Ismail menjadi pertaruhan untuk membuktikan Malaysia menjadi lebih baik kedepannya.

Menurut Sudarnoto, pemerintahan Ismail seharusnya menjadi lebih terbuka dengan merangkul pihak oposisi dan kelompok civil society di tengah situasi sulit saat ini.

“Rencana awal PM Ismail mengikut sertakan oposisi untuk menjadi satu tim menghadapi pandemi, gejolak ekonomi dan politik paling tidak hingga tahun 2023 sebetulnya bagus. Akan tetapi, niat ini diurungkan,” terang Sudarnoto.

Dalam pernyataan Hari Kemerdekaan pada Selasa, Raja Malaysia berpesan kepada masyarakat untuk menyadari bahwa upaya penanggulangan wabah memerlukan persatuan dan kesatuan seluruh rakyat, pemimpin dan pemerintah dengan mengenyampingkan perbedaan pendapat dan perselisihan politik.

“Sehingga terjalin simbiosis yang erat antara semua dalam memperjuangkan kemerdekaan dari pandemi yang melanda,” ujar pernyataan Istana Raja Malaysia.