Turki kutuk sikap Uni Eropa terhadap pembukaan 'kota hantu' di Siprus Utara
Pernyataan yang mengabaikan Siprus Turki tidak memiliki nilai bagi Turki, kata juru bicara Kemlu Turki

Ankara
ANKARA
Turki pada hari Selasa menepis pernyataan yang dibuat oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell tentang pembukaan kembali sebagian wilayah Maras di Republik Turki Siprus Utara.
"Pernyataan ini dan yang serupa, yang mengabaikan orang-orang Siprus Turki, jauh dari fakta dan hanya mencerminkan pandangan pihak Siprus Yunani, tidak memiliki nilai atau ketentuan dari sudut pandang kami," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Tanju Bilgic.
“Tidak mungkin posisi UE yang bias ini, yang diajukan dengan dalih solidaritas keanggotaan dan kekhawatiran veto, untuk berkontribusi pada solusi masalah apa pun,” sebut Bilgic.
"Dukungan kami untuk proposal otoritas TRNC dan semua keputusan yang telah mereka ambil untuk solusi masalah Siprus dan pembukaan Maras telah selesai," kata jubir Kemlu Turki.
Mengungkapkan keputusan untuk membuka kembali sebagian Maras adalah hak pemerintah Siprus Turki, Bilgic menekankan setelah rencana Annan pada 2004, UE berkewajiban untuk menepati janjinya kepada rakyat Siprus Turki dan belajar untuk menganggap TRNC sebagai teman bicara.
Pada referendum 2004 di kedua sisi pulau, Siprus Yunani menolak rencana PBB untuk menyelesaikan masalah, dan Siprus Turki menerimanya.
Turki mengatakan Uni Eropa melanggar janji yang dibuatnya sebelum pemungutan suara, termasuk mencabut blokade dari Siprus Turki.
Borrell mengatakan sebelumnya di Twitter bahwa “UE mengutuk keras langkah-langkah sepihak Turki dan pengumuman yang tidak dapat diterima tentang pembukaan kembali kota Varosha [nama Yunani untuk Maras] yang dipagari. Kami menyerukan pembalikan segera tindakan ini dan semua langkah yang diambil di Varosha sejak Oktober 2020.”
- Pembukaan kembali wilayah Maras
Maras dibuka sebagian untuk kunjungan umum Oktober lalu setelah menjadi "kota hantu" sejak 1974.
Kota itu ditinggalkan setelah resolusi Dewan Keamanan PBB 1984 yang mengatakan bahwa hanya penduduk aslinya yang dapat kembali ke kota itu.
Masuk ke kota itu dilarang kecuali untuk personel tentara Turki yang ditempatkan di TRNC.
Langkah itu dilakukan setelah upacara minggu lalu yang menandai peringatan 47 tahun Operasi Perdamaian Turki.