Turki kecam kesepakatan antara AS-Siprus Yunani

Faruk Zorlu

ANKARA

Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan nota kesepahaman yang ditandatangani pekan ini antara Amerika Serikat dan pemerintah Siprus Yunani akan merusak upaya untuk menyelesaikan masalah Siprus alih-alih berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas.

"MoU yang ditandatangani antara AS dan pemerintah Siprus Yunani pada 12 September 2020 dan membayangkan pembentukan 'Pusat Keamanan Darat, Laut Tinggi dan Pelabuhan' di pemerintahan Siprus Yunani mengabaikan pihak Siprus Turki," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Hami Kata Aksoy, Senin.

Aksoy mengatakan langkah-langkah yang diambil AS dalam mencabut embargo senjata terhadap Siprus Yunani dan memasukkan pihak Yunani dalam program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional (IMET) mengganggu keseimbangan antara kedua bangsa di pulau itu dan meningkatkan ketegangan di Mediterania Timur.

Dalam hal ini, ujar dia, sangat mengejutkan bahwa Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo tidak bertemu dengan TRNC selama kunjungannya ke pulau itu.

"Kami meminta AS untuk kembali ke kebijakan tradisionalnya yang netral mengenai pulau itu dan berkontribusi pada upaya untuk menyelesaikan masalah Siprus," tambah dia.

Pada 1 September, AS mencabut sebagian embargo senjata terhadap pemerintahan Siprus Yunani Selatan, sementara Pompeo mengumumkan pada Juli bahwa AS telah memasukkan pemerintahan Siprus Yunani di Siprus Selatan dalam program pelatihan militernya untuk tahun 2020.

Setelah pembagian paksa pulau Siprus oleh Siprus Yunani pada 1963, warga Siprus Turki menderita di bawah kampanye kekerasan etnis.

Pada 1974, menyusul kudeta yang bertujuan mencaplok Siprus oleh Yunani, Ankara melakukan intervensi sebagai kekuatan penjamin dan pada 1983, TRNC didirikan.

Beberapa dekade sejak saat itu, telah terlihat beberapa upaya untuk menyelesaikan perselisihan Siprus, semuanya berakhir dengan kegagalan.

Yang terbaru, diadakan di Swiss dengan partisipasi negara-negara penjamin - Turki, Yunani dan Inggris - berakhir tanpa kemajuan pada 2017.

Pada 2004, rencana Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan untuk sebuah solusi diterima oleh Siprus Turki tetapi ditolak oleh Siprus Yunani dalam referendum yang diadakan di kedua sisi pulau itu.

Dalam laporan baru-baru ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa ide-ide baru mungkin diperlukan untuk menyelesaikan masalah pulau itu.