Thailand rumuskan tujuh langkah minimalisir dampak penangguhan GSP

JAKARTA

Thailand mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir dampak penangguhan fasilitas sistem generalisasi preferensi (GSP) dari Amerika Serikat terhadap ekspor mereka.

Somdet Susomboon, direktur jenderal Departemen Promosi Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Thailand mengatakan, "Prioritas pertama adalah meningkatkan ekspor ke AS selama enam bulan ke depan sebelum pemotongan GSP menjadi efektif."

Pada rentang waktu itu, pembeli AS diharapkan menimbun persediaan barang-barang mereka yang terkena dampak, terutama makanan olahan, produk karet dan peralatan listrik, seperti dilansir Bangkok Post.

Pihaknya akan berusaha memperluas pangsa pasar untuk anggrek segar dan bubuk kakao setelah AS memutuskan untuk mengembalikan fasilitas perdagangan pada tujuh produk Thailand.

Thailand mendapatkan fasilitas GSP atau keringanan bea masuk senilai USD 1,3 miliar (39,2 miliar baht) di bawah sistem generalisasi preferensi (GSP) dihapus.

Penangguhan yang berlaku mulai 25 April tahun depan, akan membuat 573 jenis barang asal Thailand tidak akan lagi menerima perlakuan bebas bea dan akan menghadapi tarif impor 4-5 persen senilai THB1,5-1,8 miliar per tahun.

AS mengklaim bahwa penangguhan itu dipicu oleh kekhawatiran tentang hak-hak buruh di Thailand yang tidak dipenuhi.

Menurut Somdet langkah lain adalah menemukan pasar baru untuk produk yang terpengaruh fasilitas perdagangan itu, seperti India, Bahrain, Qatar, Afrika Selatan, Jepang, Inggris, Uni Eropa, dan Rusia.

Selain itu pengusaha Thailand pada industri pertanian dan sektor makanan olahan akan didorong berinvestasi dalam bidang teknologi untuk meningkatkan daya saing atau berinvestasi di negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS untuk untuk mendapatkan akses pasar.

Thailand juga merencanakan untuk meningkatkan roadshow perdagangan dan kegiatan promosi ekspor; mempromosikan penggunaan platform e-commerce nasional Thaitrade.com dan mencari kemitraan dengan perusahaan e-commerce serta memperkuat merek Thailand dengan mempertahankan kualitas dan standar produk.

Kirati Ratchano, penjabat kepala Departemen Perdagangan Luar Negeri, mengatakan pemerintah akan menghabiskan enam bulan ke depan untuk bernegosiasi dengan AS mengenai penundaan GSP setelah KTT Asean dan Asia Timur.

Menurut dia departemen memberi tahu kalangan bisnis tentang kemungkinan penangguhan GSP akhir tahun lalu dan menyarankan agar mereka mulai mencari pasar baru dan terus meningkatkan produk mereka agar tetap kompetitif.

Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mengatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengadakan pembicaraan dengan perwakilan AS mengenai masalah ini pada KTT Asean mendatang.

Jenderal Prayut juga meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi tentang mengapa AS memutuskan untuk menghapus manfaat perdagangan, mengatakan AS tetap menjadi salah satu mitra dagang utama negara itu.

"Kami akan melakukan pembicaraan tentang ini. Jika tidak berhasil, itu karena itu melibatkan hukum AS. Cobalah untuk tidak berspekulasi tentang ini, jangan membuatnya menjadi masalah politik. Jangan membuat lebih buruk," kata dia.