Regional

Singapura, Malaysia tegaskan komitmen hubungan bilateral

Menurut PM Lee, hubungan antara kedua negara berakar dalam sejarah yang panjang, serta ikatan keluarga dan bisnis yang kuat

Muhammad Nazarudin Latief  | 09.04.2019 - Update : 10.04.2019
Singapura, Malaysia tegaskan komitmen hubungan bilateral Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong (kiri) dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (kanan) berjabat tangan seusai "retret dua pemimpin" di Putrajaya, Malaysia, Selasa 9 April 2019. (Adli Ghazali - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

Muhammad Latief

JAKARTA 

Perdana menteri Singapura dan Malaysia menegaskan komitmen hubungan bilateral yang kooperatif dan berwawasan ke depan selama Retret Pemimpin ke-9 antara kedua negara, ujar Perdana Menteri Lee Hsien Loong, Selasa.

Berbicara pada konferensi pers bersama, PM Lee mencatat bahwa sebagai tetangga dekat, Singapura dan Malaysia harus mengharapkan masalah yang muncul dari waktu ke waktu.

"Tetapi asalkan kita mengatasi dengan semangat konstruktif, kita dapat mengelola masalah dan bekerja menuju hasil yang saling menguntungkan," ujar PM Lee, seperti dilansir Channel NewsAsia.

Menurut PM Lee, hubungan antara kedua negara berakar dalam sejarah yang panjang, serta ikatan keluarga dan bisnis yang kuat.

"Ini tetap tidak berubah dengan pemerintah Malaysia yang baru," tambahnya.

Selama retret, kedua pemimpin juga membahas masalah bilateral saat ini, termasuk batas laut dan wilayah udara.

--Masalah maritim

Pada soal batas-batas laut, PM Lee mengatakan kedua negara telah sepakat mengurangi ketegangan dan menghindari insiden lebih lanjut.

Kedua menteri luar negeri sepakat menerapkan beberapa langkah, termasuk menangguhkan perpanjangan Batas Pelabuhan Johor Bahru di Tanjung Piai dan Batas Pelabuhan Singapura di lepas Tuas, dan berhenti untuk berlabuh di kapal pemerintah di daerah tersebut.

"Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, kami akan memulai negosiasi tentang batasan batas dalam sebulan," katanya.

Malaysia pada 25 Oktober telah mengumumkan perpanjangan batas pelabuhan Johor Bahru, hal itu dianggap melanggar batas perairan di lepas Tuas oleh Singapura.

Pada 6 Desember, Singapura memperpanjang batas pelabuhannya di Tuas, dan mengatakan tidak akan ragu untuk mengambil "tindakan tegas" terhadap intrusi kapal pemerintah Malaysia di perairannya.

Singapura juga telah memprotes "tindakan provokatif" oleh Malaysia dalam beberapa bulan terakhir, termasuk kunjungan oleh Kepala Menteri Johor Osman Sapian ke kapal Malaysia yang diparkir di perairan Singapura.

Mengenai masalah ruang udara, PM Lee mencatat bahwa Malaysia telah menangguhkan Area Terbatas permanennya di atas Pasir Gudang tanpa batas waktu, sementara Singapura telah menarik prosedur Sistem Pendaratan Instrumen di Bandara Seletar.

Pada perkembangan ini, PM Lee mengatakan ini telah membuka jalan bagi maskapai Firefly Malaysia untuk memulai layanan ke Bandara Seletar.

Lee juga mencatat bahwa Malaysia telah menyatakan niatnya untuk meninjau kembali pengaturan yang ada untuk penyediaan layanan lalu lintas udara di Semenanjung Malaysia bagian selatan.

Mengomentari hal ini,PM Lee mengatakan: “Singapura siap untuk membahas masalah ini dengan Malaysia. Pertimbangan utama adalah keamanan dan efisiensi operasi lalu lintas udara, dan kebutuhan dan kepentingan kedua negara. "

Dia menambahkan bahwa ini adalah "masalah kompleks" yang akan melibatkan konsultasi dengan banyak pemangku kepentingan, termasuk maskapai penerbangan dan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).

Penerbangan sipil berkembang pesat untuk kedua negara. Bandara Internasional Kuala Lumpur dan Changi adalah bandara regional utama, masing-masing melayani lebih dari 60 juta penumpang, katanya.

Singapura menyediakan layanan lalu lintas udara di bagian-bagian semenanjung selatan Malaysia yang berada di Wilayah Informasi Penerbangan Kuala Lumpur. Ini adalah pengaturan yang disetujui oleh ICAO pada 1973.

Pada Desember, Malaysia mengatakan ingin merebut kembali "wilayah udara yang didelegasikan" di Johor selatan, dengan alasan keprihatinan atas kedaulatan dan kepentingan nasional.

Kedua perdana menteri juga membahas proyek konektivitas yang sedang berlangsung, termasuk Link Cepat Transit Sistem (RTS) Johor Bahru-Singapura dan Jalur Berkecepatan Tinggi Kuala Lumpur-Singapura (HSR).

Untuk RTS Link, PM Lee mencatat bahwa Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke telah mengatakan kepada Menteri Transportasi Khaw Boon Wan bahwa sementara Malaysia masih mendukung rencana itu, pihaknya ingin meminta untuk menunda proyek selama enam bulan.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın